Jakarta, 17 Oktober 2025 — Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) terus memperkuat kerja sama lintas instansi dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut nasional. Kali ini, melalui Direktorat Kebijakan, Bakamla RI menerima kunjungan Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Kementerian Keuangan di Markas Besar Bakamla RI, Jakarta, Kamis (17/10/2025).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendukung kajian evaluasi manajemen patroli laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di laut.

Direktur Kebijakan Bakamla RI, Laksma Bakamla Taman Sembiring, menerima langsung rombongan dan memberikan paparan mengenai struktur organisasi serta tugas pokok Bakamla RI. Ia juga memperkenalkan jajaran perwakilan dari berbagai direktorat yang hadir, seperti Direktorat Kebijakan, Strategi, Opsudmar, Litbang, UPH, dan Operasi Laut.

Sementara itu, dari pihak Komwasjak hadir Kabag Pengawasan Kepabeanan dan Cukai, Dede Hendra Jaya, bersama tiga anggota tim: Yanuar Irawan, Anggi Adhitya, dan Husni A. Ulinnuha.

Dalam sesi diskusi, kedua pihak membahas sejumlah hal strategis terkait pelaksanaan patroli laut oleh DJBC serta sinkronisasinya dengan sistem patroli Bakamla RI. Laksma Taman Sembiring menjelaskan bahwa Bakamla RI saat ini tengah menyusun dan menyempurnakan manajemen patroli keamanan dan keselamatan laut sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi dan integrasi sistem informasi antarinstansi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2023, agar pengawasan di laut dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan tepat sasaran.

“Bakamla RI melihat DJBC sebagai mitra strategis yang berperan aktif dalam pengawasan kepabeanan dan penegakan hukum di laut. Sinergi yang solid antara instansi sangat penting untuk memperkuat keamanan maritim nasional,” ujar Laksma Taman Sembiring.

Ke depan, Bakamla RI mendorong peningkatan interoperabilitas data, penyusunan SOP bersama, serta tata kelola kolaboratif lintas instansi. Tujuannya adalah menciptakan manajemen patroli laut yang efisien, adaptif, dan terintegrasi, demi menjaga kedaulatan serta menegakkan hukum di perairan Indonesia.

(Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI, Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd)