Jakarta – Upaya memperkuat kembali industri tekstil dan garmen nasional terus digencarkan. Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) mengadakan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membahas berbagai persoalan strategis mulai dari ketersediaan bahan baku hingga penataan regulasi di sektor hulu dan hilir.

Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto, menyampaikan bahwa Bea dan Cukai menunjukkan sikap terbuka dan responsif terhadap masukan industri, terutama terkait kelancaran pasokan bahan baku yang menjadi urat nadi sektor tekstil.

Menurut Anne, Bea dan Cukai memahami karakter industri di kawasan berikat yang didominasi perusahaan berorientasi ekspor dengan tingkat kepatuhan tinggi. Oleh sebab itu, pelaku usaha membutuhkan regulasi yang lebih sederhana, efisien, dan mampu menyesuaikan dinamika industri.

“Bea dan Cukai saat ini bergerak semakin progresif, transparan, terbuka, dan berbasis digital,” ujar Anne, Rabu (3/12).

Anne menekankan perlunya koordinasi erat antara Bea dan Cukai dengan kementerian teknis untuk memastikan bahan baku industri tersedia secara berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa penyusunan rekomendasi impor maupun perizinan harus memakai data kapasitas produksi riil, bukan sekadar kapasitas terpasang, agar tidak memicu kelangkaan di tengah tingginya kebutuhan industri padat karya.

Dalam pernyataannya, Anne menegaskan bahwa impor tidak dapat dihindari untuk sejumlah komoditas yang memang belum dapat diproduksi di Indonesia. Kapas, misalnya, sama sekali tidak dihasilkan di dalam negeri sehingga kebutuhan industri sepenuhnya bergantung pada impor. Hal yang sama terjadi pada beberapa jenis bahan baku poliester.

Selain persoalan hulu, AGTI juga menyoroti maraknya thrifting yang dinilai mengancam para produsen dalam negeri. Anne meminta sinergi yang lebih kuat antar-kementerian agar penanganan thrifting tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan, sekaligus menjaga agar arus impor tetap berlangsung sehat dan tidak mengganggu industri lokal.

“Kami bukan anti-impor. Yang kami dorong adalah bagaimana industri dalam negeri bisa terus tumbuh, sambil tetap membuka ruang impor sesuai kebutuhan,” tegasnya.

AGTI berharap pertemuan ini dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian sehingga kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran, berbasis data akurat, dan mampu meningkatkan daya saing industri tekstil Indonesia di pasar global.