Padang Pariaman, Sumatera Barat – Langkah cepat dan koordinasi padu menjadi kunci penanganan darurat pasca banjir dan longsor di Sumatera Barat. Untuk memastikannya, Presiden Prabowo Subianto kembali turun langsung ke lokasi terdampak, didampingi oleh Kepala BIN M. Herindra serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Kedatangan Presiden pada Rabu (17/12) malam bukan sekadar seremonial, selang beberapa jam setelah mendarat di Bandara Minangkabau, beliau langsung menggelar rapat tertutup yang padat di Markas Kodam Sumbar.

Rapat yang dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci seperti Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menkopolhukam Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, membahas strategi mempercepat pemulihan hingga ke akar rumput.

Agenda yang terjadi pada Kamis (18/12) dimulai dengan kunjungan ke Posko Pengungsian SDN 05 Kayu Pasak di Kabupaten Agam, disana, Presiden menyapa dan mendengarkan langsung keluhan 271 pengungsi dari 85 kepala keluarga yang masih tinggal di tenda.

“Saya mengerti kondisi sulit Bapak dan Ibu. Kita sedang percepat pembangunan hunian sementara yang layak,” ujar Presiden kepada para pengungsi.

Disatu sisi, 100 unit hunian sementara (huntara) segera dibangun di sekitar lokasi bencana sebagai solusi jangka pendek sebelum rumah permanen (huntap) siap.

Dari posko pengungsian, rombongan presiden bergerak menuju Padang Mantuang, Kabupaten Padang Pariaman. Di sana, sebuah jembatan utama hancur diterjang banjir, memutus akses dan isolasi logistik.

Jembatan Bailey yang telah dibangun oleh TNI dan instansi terkait hanya dalam hitungan hari, pada saat itu, Presiden menyempatkan diri meninjau langsung proses pemasangan jembatan darurat ini, yang menjadi nadi baru bagi mobilitas warga, distribusi bantuan, dan pemulihan ekonomi.

Kehadiran Kepala BIN M. Herindra dalam rombongan ini menegaskan pendekatan holistik pemerintah, tidak hanya fokus pada bantuan fisik, tetapi juga pada stabilitas keamanan dan kondisi sosial di wilayah bencana.

Peran intelijen dalam kejadian ini, dinilai sangat krusial untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran, mencegah potensi konflik sosial, dan mengantisipasi kerentanan lainnya pascabencana.

“Penanganan bencana harus komprehensif. Pemulihan infrastruktur harus beriringan dengan pemulihan rasa aman dan tenteram masyarakat,” tegas seorang sumber internal.

Kunjungan ini adalah yang kedua kalinya dalam dua pekan oleh Presiden ke Sumatera Barat, menyusul kunjungan serupa ke Aceh dan Sumatera Utara. Pola ini menunjukkan pola kerja pemerintahan yang proaktif dan tidak berjarak.