Bangka Tengah — Operasi penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di Kepulauan Bangka Belitung memasuki babak baru. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto turun langsung ke lapangan bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk meninjau dua lokasi tambang timah ilegal yang berhasil dikendalikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Rabu (19/11/2025).

Dua titik tambang yang disasar Satgas PKH berada di Desa Lubuk Lingkuk dan Desa Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan digitasi citra yang dilaporkan Satgas PKH Halilintar, kawasan tambang di Lubuk Lingkuk diketahui berada di dalam kawasan hutan dengan luas bukaan mencapai 262,85 hektar—angka yang menunjukkan skala besar aktivitas ilegal yang berlangsung selama ini.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa operasi ini merupakan implementasi langsung dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

“Setelah diterbitkannya Perpres Nomor 5 Tahun 2025, Tim Penertiban Kawasan Hutan terus bergerak. Hari ini kita menemukan kegiatan ilegal yang jelas merupakan pelanggaran hukum dan akan kita tindaklanjuti,” tegas Menhan di lokasi tambang.

Awalnya, wilayah tersebut hanya mengantongi izin penambangan pasir kuarsa. Namun, setelah ditemukannya kandungan timah di area yang berizin, aktivitas penambangan ilegal kemudian bermunculan dan berkembang tidak sesuai dengan peruntukan awal izin.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan langkah tegas akan diambil untuk mencegah penyalahgunaan izin serupa.

“Izinnya pasir kuarsa. Selama ini wewenangnya kita limpahkan ke daerah, tapi dengan kejadian seperti ini, saya pulang langsung membuat aturan agar izin pasir kuarsa ditarik kembali ke pemerintah pusat supaya tertib. Kekayaan kita harus dikelola dengan benar,” tegasnya.

Kunjungan jajaran menteri dan pimpinan TNI ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam menghentikan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal dan memulihkan fungsi kawasan hutan di Bangka Belitung.

Operasi Satgas PKH dipastikan akan terus berlanjut dan menyasar seluruh jaringan yang terlibat dalam tambang timah ilegal — dari lapangan hingga aktor intelektualnya.

(Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi)