Pontianak – Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang oknum wartawan di Pontianak pada Rabu (27/8/2025) mendadak jadi buah bibir. Ia diamankan polisi karena diduga melakukan pemerasan terhadap pengusaha sawmill lokal berinisial TH.

Kabar penangkapan ini langsung memantik reaksi keras dari kalangan jurnalis. Puluhan wartawan dari berbagai media berbondong-bondong mendatangi Markas Tipidter Polresta Pontianak. Mereka menolak disebut membela rekannya, tapi menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

“Kami tidak membenarkan perbuatan pemerasan. Tapi hukum harus ditegakkan secara menyeluruh. Kalau ada dugaan penerimaan, harus ada juga pemeriksaan pada pihak pemberi,” tegas Jali, salah seorang jurnalis yang hadir.

Pernyataan itu merujuk pada Pasal 5 dan Pasal 11 UU Tipikor yang menegaskan, baik penerima maupun pemberi suap sama-sama bisa dijerat pidana. Artinya, pengusaha yang terlibat dalam praktik sawmill ilegal sekaligus diduga memberi uang suap, semestinya juga diperiksa.

Isu sawmill ilegal memang ikut menyeruak dalam kasus ini. Aktivis lingkungan yang turut hadir mengingatkan bahwa ancaman terhadap hutan di Kalimantan tidak boleh diabaikan. “Pembalakan liar seringkali disamarkan lewat bisnis kayu tanpa izin. Kalau aparat hanya fokus ke wartawan, publik bisa menilai hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ujar seorang aktivis.

Aksi solidaritas para wartawan berlangsung damai. Mereka mengibarkan spanduk kecil berisi pesan keadilan dan berulang kali menyerukan agar polisi membuktikan keberanian menindak semua pihak yang terlibat.

Kini, bola panas ada di tangan penyidik. Publik menunggu: apakah kasus ini akan berhenti pada penahanan seorang oknum wartawan, atau justru membuka kotak pandora bisnis kayu ilegal yang selama ini menjadi rahasia umum di Pontianak.

“Kalau hukum hanya berhenti di satu pihak, wibawa aparat akan runtuh. Ini saatnya menunjukkan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” seruan itu bergema di halaman Polresta Pontianak, menutup aksi solidaritas.