TNI Ganjar Lima Satker Predikat WBK, Dorong Reformasi Birokrasi Berbasis Digital
Jakarta Timur, 9 April 2026 – Tentara Nasional Indonesia menetapkan lima satuan kerja meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dalam Rakor Reformasi Birokrasi 2026 di Mabes TNI Cilangkap. Keputusan tersebut...
Jakarta Timur, 9 April 2026 – Tentara Nasional Indonesia menetapkan lima satuan kerja meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dalam Rakor Reformasi Birokrasi 2026 di Mabes TNI Cilangkap.
Keputusan tersebut menegaskan langkah konkret TNI dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi secara menyeluruh.
Forum Rakor menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB untuk menyelaraskan kebijakan reformasi birokrasi nasional.
Asisten Perencanaan Umum TNI, Candra Wijaya, membuka kegiatan mewakili Kasum TNI.
Ia menyampaikan arahan Richard Tampubolon terkait penguatan reformasi birokrasi di lingkungan TNI.
“Penerapan digital government mendukung tata kelola yang terbuka, inovatif, dan akuntabel,” ujar Richard dalam sambutan tertulis.
TNI menetapkan lima satker penerima WBK, yaitu Babinkum dan HAM TNI, Puspen TNI, Pusinfolahta TNI, Pusbintal TNI, dan Satkomlek TNI.
Penetapan tersebut menjadi indikator keberhasilan implementasi reformasi birokrasi yang berjalan konsisten di internal organisasi.
Digitalisasi dan SDM Jadi Pilar Reformasi
TNI mendorong pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari transformasi menuju sistem pemerintahan berbasis digital.
Langkah ini sekaligus mendukung visi besar Indonesia menuju 2045 dengan tata kelola modern dan efisien.
Richard menegaskan pentingnya komitmen pimpinan dalam memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi.
“Pimpinan harus memperkuat komitmen dan meningkatkan kapasitas teknis personel,” tegasnya.
Selain itu, TNI juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama reformasi birokrasi.
Peningkatan kapasitas personel dinilai mampu memperkuat integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Di sisi lain, TNI menetapkan tiga satuan kesehatan sebagai pelayanan publik unggulan.
Ketiganya meliputi RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E. Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito.
Penetapan ini mempertegas komitmen TNI dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi prajurit dan masyarakat.
TNI menilai peningkatan layanan publik menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, TNI terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.
Ke depan, TNI menargetkan reformasi birokrasi berjalan berkelanjutan melalui transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
