Prabowo Tegaskan Lanjutkan MBG, Klaim Serap Jutaan Tenaga Kerja
"vendor ini secara empiris bisa mempekerjakan sekitar lima petani. Jadi ada tambahan jutaan tenaga kerja lagi dari sektor pendukung"
Nasional – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan prioritas pemerintah, meski di tengah tekanan fiskal dan kritik publik terhadap implementasinya.
Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab persoalan gizi dan stunting yang masih terjadi di berbagai daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam dialog bersama tokoh dan jurnalis senior di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mempertahankan program tersebut karena menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” ujar Prabowo.
Ia mengaku melihat langsung kondisi anak-anak di sejumlah desa yang mengalami keterlambatan pertumbuhan akibat kekurangan gizi.
“Umur 11 tahun, badannya seperti anak 4 tahun. Saya yakin saya berada di jalan yang benar,” tambahnya.
Program MBG, menurut Prabowo, bukan sekadar intervensi sosial, tetapi juga dirancang sebagai instrumen penggerak ekonomi.
Pemerintah menargetkan pembangunan puluhan ribu dapur umum yang tersebar di berbagai wilayah untuk mendukung distribusi makanan bergizi secara merata.
Presiden menyebutkan bahwa pada tahap puncak, program ini akan memiliki sekitar 31 ribu dapur umum.
Jika disederhanakan menjadi 30 ribu dapur, dengan asumsi setiap dapur mempekerjakan 50 orang, maka program ini berpotensi menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja secara langsung.
Selain itu, keberadaan dapur umum juga diperkirakan menciptakan efek berantai terhadap sektor ekonomi lainnya, terutama pada rantai pasok bahan pangan.
Setiap dapur diproyeksikan bekerja sama dengan 5 hingga 10 pemasok lokal, seperti pedagang telur, sayur, dan bahan pangan lainnya.
“Setiap vendor ini secara empiris bisa mempekerjakan sekitar lima petani. Jadi ada tambahan jutaan tenaga kerja lagi dari sektor pendukung,” kata Prabowo.
Dengan skema tersebut, pemerintah memperkirakan total penyerapan tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung, bisa mencapai lebih dari tiga juta orang.
Namun demikian, pemerintah juga mengakui bahwa pelaksanaan program MBG di lapangan belum sepenuhnya berjalan mulus.
Prabowo mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah dapur umum yang terpaksa ditutup karena berbagai kendala operasional dan manajerial.
“Ada lebih dari seribu dapur yang sudah kita tutup,” ujarnya tanpa merinci lebih lanjut penyebab penutupan tersebut.
Pernyataan ini mengindikasikan adanya evaluasi berkelanjutan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas program.
Evaluasi dan Efisiensi Anggaran
Dalam aspek pembiayaan, Prabowo menegaskan bahwa program MBG tidak akan bergantung pada utang baru.
Pemerintah, kata dia, akan mengoptimalkan anggaran yang ada melalui efisiensi dan pengurangan kebocoran.
“Uang kita ada. Tinggal kita organisir dan kurangi kebocoran,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus merespons kekhawatiran sejumlah pihak terkait potensi beban fiskal dari program berskala besar tersebut.
Secara kebijakan, MBG diposisikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata.
Selama ini, menurut Prabowo, sebagian masyarakat, khususnya di lapisan bawah, belum sepenuhnya merasakan dampak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan dari ekonomi kita,” ujarnya.
Sejumlah pengamat menilai bahwa keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada tata kelola, transparansi, serta pengawasan di lapangan.
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha lokal dinilai menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan program.
Di sisi lain, kritik terhadap MBG tetap muncul, terutama terkait kesiapan infrastruktur, distribusi, serta potensi inefisiensi dalam pelaksanaannya.
Namun, pemerintah menegaskan akan terus melakukan perbaikan melalui evaluasi berkala.
Dengan tetap dilanjutkannya program MBG, pemerintah berharap intervensi ini tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.
Program ini sekaligus menjadi ujung tombak kebijakan sosial pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.**/red
