Tinjau Banjir Tambun Utara, Wapres: Kepala Daerah Harus ke Lokasi Bukan Sekadar Koordinasi

KABUPATEN BEKASI – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi banjir di Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (19/1/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan di tengah masih tingginya potensi hujan dalam beberapa hari ke depan, sementara wilayah Tambun Utara tercatat sebagai salah satu titik terdampak banjir terparah di Kabupaten Bekasi.

Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar penanganan bencana tidak berhenti pada rapat koordinasi semata, melainkan diwujudkan melalui kehadiran nyata pemerintah di lapangan.

Pemerintah pusat, menurut Wapres, ingin memastikan negara hadir langsung untuk melihat kondisi warga sekaligus mengawal respons cepat pemerintah daerah.

Saat berada di lokasi pengungsian, Wapres secara tegas meminta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemerintah daerah setempat untuk turun langsung mendampingi masyarakat terdampak.

Ia menekankan bahwa koordinasi administratif tidak cukup jika tidak dibarengi kehadiran fisik pimpinan di lapangan.

“Bapak, Ibu ya, ini pimpinan-pimpinan yang di sini harus turun ke lokasi semua,” ujar Wapres di hadapan jajaran pemerintah daerah.

Menurut Wapres, banjir di Tambun Utara tidak bisa ditangani secara reaktif dan bersifat sementara.

Ia menilai dibutuhkan langkah menyeluruh yang mencakup penanganan darurat hingga perencanaan jangka panjang agar peristiwa serupa tidak terus berulang setiap musim hujan.

Pemerintah daerah diminta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sejak masa tanggap darurat.

“Kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan harus dipastikan tersedia. Pendampingan tidak boleh terputus, dari penanganan darurat sampai solusi jangka panjang,” kata Wapres.

Dalam konteks penanganan jangka menengah dan panjang, Wapres menyoroti persoalan infrastruktur dan lingkungan, khususnya kondisi sungai di wilayah terdampak.

Ia menyebut normalisasi sungai perlu segera dikaji secara serius dan dikoordinasikan lintas instansi agar kapasitas tampung air dapat ditingkatkan.

“Terkait sungai tadi, ke depan perlu ada normalisasi. Ini tentu akan kita koordinasikan,” ujarnya.

Selain infrastruktur, Wapres juga mengingatkan pemerintah daerah agar memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan yang paling terdampak akibat banjir.

Lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas disebut harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan penanganan bencana.

“Kelompok rentan ini harus diprioritaskan. Pastikan makan tiga kali sehari terpenuhi, layanan kesehatan tersedia 24 jam, air bersih, makanan, hingga pakaian bersih untuk anak-anak segera dipenuhi,” tegasnya.

Wapres menegaskan, kunjungannya ke Tambun Utara bukan sekadar simbolik, melainkan sebagai pengingat agar seluruh jajaran pemerintah daerah bergerak cepat, terukur, dan bertanggung jawab.

Ia berharap penanganan banjir dilakukan secara terpadu, tidak menunggu instruksi berulang, serta berorientasi pada keselamatan dan kebutuhan nyata masyarakat.

Hingga peninjauan dilakukan, pemerintah daerah setempat masih terus melakukan pendataan dampak banjir dan kebutuhan pengungsi.

Wapres meminta proses tersebut dilakukan secara akurat dan transparan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.**/Ugm