2027 Tak Ada Jalan Bolong dan Sekolah Jelek, KDM Tagih Keseriusan Bupati Bekasi

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan target agar Kabupaten Bekasi bebas dari jalan berlubang dan sekolah dalam kondisi buruk pada 2027.

Target tersebut disampaikan Dedi saat memberikan arahan kepada Asep Surya Atmaja seusai pelantikan sebagai Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2025-2030 di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (23/10/2026).

Dedi meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi memprioritaskan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pembenahan layanan kesehatan, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran.

“Targetkan Bupati Bekasi, tahun 2027 tidak boleh ada lagi jalan bolong di Bekasi. 2027 tidak boleh lagi ada sekolah jelek di Bekasi,” kata Dedi dalam arahannya.

Target tersebut menjadi tantangan bagi pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk mempercepat pembangunan sekaligus memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pelantikan Asep menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3282 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Asep sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Bekasi dan melanjutkan kepemimpinan daerah setelah adanya keputusan hukum berkekuatan hukum tetap terhadap Ade Kuswara Kunang.

Dedi Soroti Pelayanan Kesehatan dan Transparansi Anggaran

Selain infrastruktur dan pendidikan, Dedi meminta Asep memperkuat pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan akses pengobatan.

Ia mendorong penyediaan dokter keluarga di setiap desa dan kelurahan agar masyarakat lebih mudah memperoleh pemeriksaan serta penanganan medis.

“Bupatinya dokter, harus fokus peningkatan layanan kesehatan, sama coba bisa sediakan dokter keluarga di setiap desa dan kelurahan,” ujar Dedi.

Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan ambulans, puskesmas, dan rumah sakit.

Pemerintah daerah juga perlu menghadirkan tenaga medis yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke rumah, khususnya warga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

“Orang miskin ada dokter datang ke rumah, mengobati seperti punya dokter pribadi, itu baru luar biasa,” katanya.

Dedi juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas agar masyarakat memperoleh layanan medis yang lebih baik.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses lelang proyek pemerintah.

Menurut Dedi, pengadaan barang dan jasa harus berjalan terbuka dan profesional untuk mencegah penyimpangan serta memastikan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar kepala daerah berfokus menjalankan tugas pemerintahan dan tidak mencampuradukkan jabatan dengan kepentingan bisnis.

“Bupati fokus saja pada pekerjaan. Saya yakin gaji bapak sudah cukup,” ujarnya.

Arahan tersebut menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan integritas pejabat dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

Asep Targetkan Penyerapan Anggaran 97 Persen

Menanggapi arahan gubernur, Asep Surya Atmaja menyatakan akan menerapkan pakta integritas bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menjalankan program sesuai target dan merespons kebutuhan masyarakat secara cepat.

Asep juga menargetkan penyerapan anggaran daerah mencapai 97 persen.

Ia menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap pejabat yang tidak menjalankan instruksi atau lamban menanggapi keluhan masyarakat.

“Jajaran perangkat daerah menyanggupi target penyerapan anggaran hingga 97 persen. Apabila tidak menjalankan instruksi saya atau tidak merespons keluhan masyarakat, enam bulan sekali saya ganti,” kata Asep.

Menurut Asep, rendahnya penyerapan anggaran menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi karena dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan penanganan kebutuhan masyarakat.

Persoalan tersebut mencakup perbaikan jalan rusak hingga penyediaan fasilitas publik yang dibutuhkan warga.

Karena itu, ia menyatakan evaluasi kinerja perangkat daerah akan menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pelaksanaan program dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Asep juga memastikan akan menambah anggaran kesehatan serta memperkuat pelayanan tenaga medis hingga tingkat desa.

“Kita akan tambah anggaran kesehatan dan memperkuat pelayanan tenaga medis hingga tingkat desa sebagaimana arahan Pak Gubernur tadi,” ujarnya.

Realisasi Janji Menjadi Ujian Pemerintahan Bekasi

Sejumlah target yang disampaikan Dedi dan Asep kini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Target bebas jalan berlubang dan sekolah dalam kondisi buruk pada 2027 membutuhkan perencanaan yang terukur, pemetaan kebutuhan infrastruktur, serta pelaksanaan anggaran yang tepat waktu.

Sementara itu, target penyerapan anggaran sebesar 97 persen perlu diikuti pengawasan terhadap kualitas belanja daerah agar anggaran tidak sekadar terserap, tetapi juga menghasilkan pembangunan yang bermanfaat.

Di sektor kesehatan, penambahan anggaran dan rencana penyediaan dokter keluarga perlu diterjemahkan menjadi layanan yang mudah diakses, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan warga di wilayah yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan.

Masyarakat Kabupaten Bekasi kini menantikan realisasi komitmen tersebut, mulai dari perbaikan jalan dan peningkatan kualitas sekolah hingga penguatan pelayanan kesehatan.

Keberhasilan pemerintahan daerah pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga oleh kualitas pembangunan, transparansi pengelolaan keuangan, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.