Warga Cari Air ke BPBD, Lurah Jatirasa ke Mana?

BEKASI – Warga RW 10 Perumahan Pondok Gede Permai, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, menghadapi persoalan kekeringan yang berdampak pada kebutuhan air bersih.

Di tengah kondisi tersebut, respons Pemerintah Kelurahan Jatirasa terhadap laporan warga menjadi sorotan setelah seorang warga mengaku tidak memperoleh tanggapan hingga akhirnya meminta bantuan langsung kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi.

Salah seorang warga RW 10, Dedi Sujadi, mengatakan telah berupaya menyampaikan persoalan kekeringan tersebut kepada pihak kelurahan melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp.

Namun, menurut pengakuannya, upaya komunikasi itu tidak mendapatkan respons.

Karena belum memperoleh kejelasan, Dedi kemudian mengambil inisiatif menghubungi BPBD Kota Bekasi untuk meminta bantuan pasokan air bersih bagi warga terdampak.

Permohonan tersebut mendapat respons. BPBD Kota Bekasi akhirnya menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah RW 10 Pondok Gede Permai.

Dedi menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, persoalan kebutuhan dasar masyarakat semestinya mendapat perhatian dan respons cepat dari aparatur pemerintahan, terutama unsur kewilayahan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.

Ia menegaskan, kepekaan terhadap persoalan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab lurah, tetapi juga harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni pengurus RT dan RW.

“Kalau berbicara mengenai kepekaan, sebenarnya bukan hanya dari lurah, tetapi dimulai dari lingkungan terlebih dahulu. Ada RT dan RW karena mereka yang melihat secara langsung kondisi masyarakat di lapangan,” ucap Dedi, Senin (9/11/2026).

Meski memahami bahwa setiap aparatur memiliki kesibukan dan tanggung jawab pekerjaan, Dedi menilai laporan masyarakat tetap perlu mendapatkan tanggapan. Setidaknya, warga berhak memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atau langkah penanganan yang akan dilakukan.

Ia tidak serta-merta menyimpulkan bahwa aparatur kelurahan tidak peduli terhadap kondisi masyarakat. Namun, ia menduga kesibukan pekerjaan dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan respons terhadap persoalan warga belum berjalan sebagaimana diharapkan.

“Sebenarnya bahasanya bukan tidak peduli. Mungkin ada berbagai kesibukan atau pekerjaan lain sehingga kepekaan dan kepedulian dari unsur-unsur terkait belum muncul, meskipun persoalan tersebut sudah disampaikan,” ungkapnya.

Dedi menjelaskan, persoalan kekeringan tersebut juga sempat disampaikan melalui Paguyuban News, sebuah grup WhatsApp yang menjadi sarana komunikasi warga. Langkah itu dilakukan agar kondisi masyarakat mendapat perhatian lebih luas dan mendorong adanya penanganan.

Berita sebelumnya: Sumur Warga Mulai Kering, BPBD Kota Bekasi Turun Bawa 5.000 Liter Air

Menurutnya, setiap persoalan sosial di lingkungan masyarakat harus diawali dengan mencari tahu kondisi sebenarnya. Setelah persoalan teridentifikasi, aparatur maupun pihak terkait perlu mengambil langkah konkret sesuai kewenangannya.

“Ketika melihat ada permasalahan, baik di lingkungan sendiri maupun di luar lingkungan, saya biasanya langsung bertanya terlebih dahulu, ini ada apa? Setelah permasalahannya diketahui, harus segera melakukan tindakan, minimal berusaha meringankan beban masyarakat,” jelasnya.

Respons Aparatur Wilayah Jadi Sorotan

Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya mekanisme pelayanan dan respons pengaduan masyarakat di tingkat kelurahan. Terlebih, persoalan air bersih berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga sehingga memerlukan perhatian dan koordinasi lintas instansi.

Ketika warga harus mengambil inisiatif menghubungi BPBD untuk memperoleh bantuan, evaluasi terhadap alur komunikasi dan tindak lanjut laporan di tingkat lingkungan hingga kelurahan menjadi penting.

Dedi berharap aparatur wilayah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kehadiran pemerintah seharusnya dapat dirasakan melalui respons dan tindakan nyata, terutama ketika warga menghadapi kesulitan.

“Ketika warga harus mengambil inisiatif sendiri hingga menghubungi BPBD untuk mendapatkan bantuan, publik tentu patut mempertanyakan sejauh mana laporan masyarakat ditindaklanjuti oleh aparatur wilayah,” pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak Pemerintah Kelurahan Jatirasa mengenai pengakuan warga terkait upaya komunikasi yang disebut tidak mendapat tanggapan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Lurah Jatirasa maupun pihak terkait untuk menjelaskan kronologi penerimaan laporan, kendala komunikasi, serta langkah penanganan persoalan kekeringan di RW 10 Pondok Gede Permai.

Sebab, pelayanan publik tidak cukup diukur dari keberadaan aparatur pemerintahan, tetapi juga dari kesigapan mereka merespons kebutuhan masyarakat.