Kota Bekasi Terancam Kekeringan, BPBD Masih Menunggu Surat Resmi

KOTA BEKASI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat satu wilayah yang secara resmi melaporkan kondisi kekeringan selama musim kemarau, yakni Perumahan Pondok Gede Permai, RW 09 dan RW 10, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih.

Kepala BPBD Kota Bekasi, Ashari, S.T., M.M., mengatakan hingga Kamis (12/11/2026), laporan resmi terkait kekeringan baru diterima dari kawasan tersebut.

Meski demikian, BPBD tetap membuka kesempatan bagi wilayah lain yang mengalami kondisi serupa untuk menyampaikan laporan agar dapat segera ditindaklanjuti.

Ashari menegaskan, masyarakat maupun perangkat wilayah perlu menempuh mekanisme administrasi melalui surat resmi. Prosedur tersebut diperlukan agar penanganan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Lebih baik secara administrasi, melalui surat-menyurat, supaya penanganannya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ashari, Kamis (12/11/2026).

Selain penanganan jangka pendek, BPBD juga melihat perlunya pembahasan solusi jangka panjang untuk mengantisipasi persoalan kekeringan yang berulang.

Salah satu opsi yang mengemuka adalah pembangunan sumur bersama guna memenuhi kebutuhan air masyarakat di wilayah terdampak.

Namun, rencana tersebut masih memerlukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan setempat.

Ashari berharap musim kemarau segera berakhir. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa pergantian musim juga perlu diantisipasi karena curah hujan tinggi berpotensi memunculkan persoalan lain, terutama banjir dan bencana hidrometeorologi.

“Harapannya musim kering segera berakhir. Tetapi kita juga berharap musim hujan membawa berkah, bukan membawa bencana,” katanya.

Berita sebelumnya: Empat Bulan Kompensasi Menggantung, Sarwin: Jangan Korbankan Hak Warga!

Menurut Ashari, kesiapsiagaan dan koordinasi antarpihak menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca.

Pendataan wilayah terdampak dan ketertiban mekanisme pelaporan juga diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih akurat.

Dengan baru satu wilayah yang tercatat menyampaikan laporan resmi, BPBD Kota Bekasi masih membutuhkan informasi dari wilayah lain untuk memastikan gambaran kondisi kekeringan secara lebih menyeluruh.

Kecepatan pelaporan diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan langkah penanganan sebelum persoalan kekurangan air berkembang menjadi krisis air bersih yang lebih luas.