Rabu, 18 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Berita » Wakil Ketua DPRD Bekasi Dalami Polemik Legalitas PT Glow Industri Herbal Care

Wakil Ketua DPRD Bekasi Dalami Polemik Legalitas PT Glow Industri Herbal Care

  • account_circle Tama
  • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kabupaten Bekasi – DPRD Kabupaten Bekasi mulai menyoroti polemik dugaan ketidaksesuaian legalitas operasional PT Glow Industri Herbal Care setelah tim gabungan pemerintah daerah menemukan sejumlah persoalan administrasi dalam kegiatan usaha perusahaan kosmetik dan skincare tersebut.

Temuan itu mencakup dugaan belum dimilikinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ketidaksesuaian klasifikasi risiko usaha dalam sistem perizinan OSS RBA, hingga persoalan tata ruang dan dokumen lingkungan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS, Budi Muhammad Mustafa, memastikan pihaknya akan segera memanggil dinas terkait guna meminta penjelasan menyeluruh terkait persoalan yang kini menjadi perhatian publik tersebut.

“Nanti kita akan memanggil dan meminta keterangan dinas terkait untuk segera menyelesaikan polemik yang sedang bergulir di PT Glow Industri Herbal Care,” ujar Budi kepada wartawan, Senin (18/5/2026).

Menurut Budi, DPRD tidak ingin polemik yang menyangkut legalitas usaha, tata ruang, hingga dokumen perizinan berlarut-larut tanpa kepastian.

Terlebih, perusahaan bergerak di sektor kosmetik dan skincare yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Ia menegaskan, DPRD akan mendorong seluruh instansi terkait bekerja secara profesional, objektif, dan transparan dalam melakukan pendalaman.

Kepastian administrasi dan legalitas usaha dinilai penting agar tidak memunculkan keresahan di tengah masyarakat maupun potensi persoalan hukum di kemudian hari.

Sorotan DPRD muncul setelah tim gabungan dari Satpol PP Kabupaten Bekasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi melakukan monitoring dan visitasi lapangan ke lokasi perusahaan pada pertengahan Mei 2026.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim pengawas menemukan dugaan belum adanya dokumen PBG yang dapat ditunjukkan pihak perusahaan saat diminta. Padahal, aktivitas industri kosmetik dan parfum disebut telah berjalan sejak 2023.

Baca juga :  Patroli Pekat Jaya di Kramat Jati Gagalkan Tawuran, Empat Pemuda Diamankan

Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Bekasi sekaligus Ketua Tim Penerbitan Sosial Ekonomi, Woko, mengatakan pihaknya bersama Satpol PP melakukan penelaahan terhadap kesesuaian izin usaha, legalitas dasar bangunan, serta klasifikasi usaha perusahaan.

“Ketika kami visitasi bersama Satpol PP, pihak perusahaan belum bisa menunjukkan PBG. Katanya masih dicari. Tapi biasanya kalau seperti itu, ya indikasinya memang belum ada,” ujar Woko, Selasa (19/5/2026).

Menurut Woko, dalam sistem perizinan usaha terdapat dua aspek utama yang wajib dipenuhi pelaku usaha, yakni perizinan dasar dan perizinan berusaha.

Perizinan dasar mencakup kesesuaian tata ruang, dokumen lingkungan, hingga legalitas bangunan seperti PBG.

Namun sejak penerapan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), sejumlah izin dasar tidak lagi menjadi syarat awal penerbitan izin usaha.

Kondisi tersebut dinilai memicu banyak pelaku usaha menjalankan operasional terlebih dahulu sebelum melengkapi legalitas bangunan.

Dugaan Ketidaksesuaian Risiko Usaha dan Tata Ruang

Selain persoalan PBG, DPMPTSP juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian klasifikasi risiko usaha perusahaan dalam sistem OSS.

PT Glow Industri Herbal Care diketahui telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sejumlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), namun aktivitas usaha di lapangan dinilai berpotensi tidak sejalan dengan kategori risiko yang digunakan.

Woko menyebut salah satu KBLI perusahaan menurut regulasi terbaru telah berubah dari risiko rendah menjadi risiko tinggi.

Perubahan tersebut semestinya berdampak pada kewajiban penyusunan dokumen lingkungan yang lebih ketat, minimal berupa UKL-UPL, bukan lagi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

“Kalau melihat aktivitasnya sebagai industri kosmetik dan parfum, menurut saya seharusnya ada verifikasi pemerintah yang lebih mendalam. Karena ini berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” katanya.

Baca juga :  Kodiklat TNI Cetak 734 Perwira Karier Perkuat Pertahanan Negara

Ia juga menyoroti dugaan persoalan garis sempadan bangunan (GSB) dan tata ruang di lokasi perusahaan.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, bangunan disebut berada terlalu dekat dengan akses jalan.

“Kalau penilaian saya pribadi, GSB-nya tidak masuk. Dari pinggir jalan ke bangunan terlalu dekat,” ujarnya.

Meski demikian, Woko menegaskan penilaian teknis terkait bangunan dan tata ruang berada di bawah kewenangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, sementara DPMPTSP berfungsi sebagai portal administrasi penerbitan izin.

Dari sisi pengawasan, Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Bekasi, Nur Arafat, menilai industri kosmetik dan skincare memiliki tingkat risiko lebih tinggi dibanding kategori usaha risiko rendah sebagaimana tercantum dalam OSS perusahaan saat ini.

Menurutnya, kegiatan produksi kosmetik yang menghasilkan limbah semestinya memerlukan pengawasan administrasi dan lingkungan lebih ketat.

“Kalau administrasi perizinan belum lengkap atau ada ketidaksesuaian, saya sudah menyampaikan kepada pengelola agar operasional dihentikan sementara sampai seluruh administrasi diperbaiki,” kata Arafat.

Satpol PP menyebut hasil monitoring tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi lintas instansi bersama DPMPTSP, DLH, dan pihak perusahaan guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, legalitas bangunan, serta pengelolaan limbah.

Sementara itu, DPMPTSP menyatakan pelanggaran administrasi dalam sistem OSS dapat berujung pada sanksi bertahap, mulai dari peringatan administratif hingga pencabutan NIB apabila perusahaan tidak melakukan pembenahan sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak PT Glow Industri Herbal Care, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta DLH Kabupaten Bekasi masih dilakukan dan belum memperoleh tanggapan resmi.**/Tim

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Avatar photo

Ditulis oleh:

Tama adalah jurnalis Gensa Media Indonesia yang menjalankan tugas peliputan dan pemberitaan secara profesional, independen, berimbang, serta mengedepankan akurasi, verifikasi fakta, dan Kode Etik Jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Interesting

  • Satgas TMMD Kodim 1501/Ternate Bangun Bak Penampung Air di Desa Lako Akediri

    Satgas TMMD Kodim 1501/Ternate Bangun Bak Penampung Air di Desa Lako Akediri

    • calendar_month Sabtu, 17 Mei 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Ternate – Di tengah keterbatasan akses air bersih yang kerap menjadi keluhan masyarakat, kehadiran Satuan Tugas (Satgas) TMMD ke-124 Kodim 1501/Ternate membawa harapan baru bagi warga Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu. Sabtu (17/5/2025), anggota TNI bersama warga bahu membahu membangun bak penampung air dari sumur bor—sebuah upaya konkret demi menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan air […]

  • Ketua KPU Dairi Jadi Narasumber Bahas Hak Politik Penyandang Disabilitas

    Ketua KPU Dairi Jadi Narasumber Bahas Hak Politik Penyandang Disabilitas

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
    • account_circle Gensa Media Indonesia
    • 0Komentar

    Seminar ini diharapkan mampu mempercepat inklusi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik

  • Perusahaan Pembiayaan Otomotif Tanpa Jaminan dan Tanpa Dp

    Perusahaan Pembiayaan Otomotif Tanpa Jaminan dan Tanpa Dp

    • calendar_month Senin, 23 Jan 2023
    • account_circle Gensa Media Indonesia
    • 0Komentar

    Hai calon debitur cerdas, saat ini sudah banyak sekali pilihan perusahaan pembiayaan otomotif yang menawarkan fasilitas kredit tanpa jaminan dan tanpa DP. Namun, pastikan Anda memperhatikan beberapa hal sebelum memutuskan untuk mengajukan kredit di perusahaan pembiayaan tersebut. Perusahaan pembiayaan otomotif tanpa jaminan dan tanpa DP memang menawarkan kemudahan bagi Anda yang ingin memiliki mobil impian […]

  • Wakil Panglima TNI Resmi Tutup Open Karate Tournament Piala Panglima TNI 2025 di Balikpapan

    Wakil Panglima TNI Resmi Tutup Open Karate Tournament Piala Panglima TNI 2025 di Balikpapan

    • calendar_month Senin, 22 Sep 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R secara resmi menutup Open Karate Tournament Piala Panglima TNI Tahun 2025 yang berlangsung di BSCC Dome Balikpapan, Minggu (21/9/2025). Kejuaraan karate berskala nasional ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-80 TNI yang akan jatuh pada 5 Oktober 2025. Dalam sambutan Panglima TNI yang dibacakan […]

  • Brimob Polda Metro Jaya Laksanakan Sterilisasi The Sounds Project Vol-8 di Ancol

    Brimob Polda Metro Jaya Laksanakan Sterilisasi The Sounds Project Vol-8 di Ancol

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Brimob Polda Metro Jaya melaksanakan sterilisasi di lokasi acara The Sounds Project Vol-8 yang berlangsung di Eco Island Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta Utara. Kegiatan ini dipimpin oleh Aiptu Amsir dan berlangsung sejak pagi hingga menjelang siang. Sterilisasi diawali dengan koordinasi bersama panitia acara, kemudian dilanjutkan pemeriksaan menyeluruh pada sejumlah titik strategis, meliputi area […]

  • Hari Kesembilan Gempa NTT, TNI Kerahkan 8.012 Personel

    Hari Kesembilan Gempa NTT, TNI Kerahkan 8.012 Personel

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – TNI mengerahkan 8.012 personel untuk menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Minggu (23/8/2026). Pengerahan tersebut mencakup dukungan kepada masyarakat terdampak serta pelaksanaan berbagai kegiatan penanganan bencana di wilayah yang mengalami dampak gempa. Dalam operasi kemanusiaan itu, TNI juga mengerahkan 27 unit alat utama sistem persenjataan atau alutsista untuk memperkuat […]

expand_less