Sumedang – Menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, euforia perayaan mulai terasa di berbagai pelosok Sumedang.

Namun, di tengah semangat kemerdekaan itu, Wakil Bupati Sumedang H. M. Fajar Aldila mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap praktik pungutan liar (pungli) yang kerap muncul dengan dalih “sumbangan Agustusan.”

“Biasanya menjelang 17 Agustus, banyak yang minta sumbangan di jalan, ngaku dari Karang Taruna atau organisasi tertentu. Tapi kita harus hati-hati, bisa jadi itu pungli,” ujar Wabup Fajar saat berkunjung ke Living Lab Universitas Winayamukti, Desa Cileles, Jatinangor, Selasa (08/07/2025).

Menurutnya, praktik seperti itu kerap muncul setiap tahun dan berpotensi mengganggu ketertiban umum serta membahayakan keselamatan pengguna jalan. Maka dari itu, Pemkab Sumedang akan mengambil langkah tegas.

“Kami akan koordinasi dengan Kasatlantas Polres Sumedang dan Dinas Perhubungan. Kami juga minta Dishub lebih aware dan siap bertindak tegas, Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan momen ini untuk keuntungan pribadi,” tegasnya.

Wabup Fajar juga mengaku siap turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Ia bahkan mengajak media dan masyarakat ikut berperan aktif memberikan informasi.

“Kalau ada laporan yang valid, langsung laporkan. Kami siap tindak. Jangan sampai suasana kemerdekaan ternodai oleh ulah segelintir orang,” kata Fajar.

Imbauan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang diterbitkan pada 14 April 2025. Surat itu secara tegas melarang segala bentuk penggalangan dana di jalan raya demi menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat.

“Saya yakin nanti akan ada surat edaran baru dari Pak Gubernur. Tapi intinya sama: jangan jadikan momen nasional seperti Agustusan ini sebagai ajang pungli musiman,” ujarnya.

Selain menyoroti soal pungli, Wabup Fajar juga membawa kabar baik bagi warga Sumedang: perbaikan jalan rusak akan menjadi fokus utama dalam perubahan APBD tahun ini.

“Mohon doa dan dukungan dari masyarakat. Kami sedang bahas APBD Perubahan, dan salah satu prioritas utama adalah perbaikan jalan,” ujarnya.

Menariknya, perbaikan ini tidak akan lagi dilakukan secara parsial. Pemerintah akan memperbaiki satu ruas jalan secara menyeluruh.

“Jadi nanti kami garap satu ruas langsung tuntas. Tidak lagi tambal-tambal, setengah-setengah. Ini supaya kualitas jalan lebih tahan lama dan efisien,” jelasnya.

Dari data terakhir, panjang jalan di Sumedang yang masih perlu penanganan mencapai sekitar 11,4 kilometer, Meski tak banyak, anggaran tetap perlu dimaksimalkan agar target selesai bisa tercapai.

“Insya allah sampai 2027 kita kejar semua selesai, yang penting fokus, anggarannya kita siapkan, dan masyarakat terus mendukung,” pungkasnya.

Sumber : Humas Pemda Sumedang