Jakarta — Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan komitmennya dalam mendukung kebebasan berpendapat sebagai bagian dari fondasi demokrasi di Indonesia.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan Pusat Penerangan TNI, disampaikan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan secara damai dan bertanggung jawab.

“TNI memandang perbedaan pandangan sebagai kekuatan dalam membangun bangsa, bukan ancaman. Demokrasi yang sehat lahir dari ruang yang terbuka untuk dialog dan partisipasi warga,” ujar Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi, Kabidpenum Puspen TNI.

Dalam pernyataan itu, TNI menolak segala bentuk intimidasi terhadap individu atau kelompok yang menyampaikan pendapat secara sah.

TNI menegaskan bahwa upaya menekan suara publik bukan bagian dari tugas TNI, dan apabila intimidasi terjadi, masyarakat diminta melaporkannya kepada aparat Kepolisian untuk diusut tuntas.

Lebih lanjut, TNI juga mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam provokasi atau narasi sesat yang tidak berbasis data dan fakta. Tuduhan terhadap institusi TNI yang tidak berdasar hanya akan merusak kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas nasional.

“TNI tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap teguh pada prinsip netralitas. Tugas utama kami adalah menjaga kedaulatan negara dan melindungi segenap bangsa, bukan membungkam rakyat,” tegas Kolonel Agung.

TNI juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga kondusifitas sosial-politik dengan mengedepankan dialog, klarifikasi, dan penyelesaian perbedaan secara bermartabat.

“Demokrasi akan tumbuh sehat bila kita saling menghormati, menjunjung hukum, dan menghindari tuduhan tidak berdasar,” pungkasnya.

(Puspen TNI)