Sinergi Lintas Sektor Jadi Sorotan Utama Musrenbang RKPD 2027 Kota Bekasi

Bekasi, 16 April 2026 – Pemerintah Kota Bekasi menempatkan sinergi lintas sektor sebagai fokus utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD 2027 yang berlangsung di Aula Nonon Sonthanie.

Pemerintah melalui Bapperida Kota Bekasi menggelar forum ini untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memimpin langsung forum tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi konkret lintas sektor dalam menghadapi persoalan strategis daerah.

Ia menyoroti persoalan banjir sebagai isu krusial yang terus berulang dan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, bukan hanya intervensi pemerintah.

“Permasalahan banjir tidak bisa selesai oleh pemerintah saja. Masyarakat harus ikut menjaga lingkungan, terutama di bantaran sungai,” ujar Tri.

Ia menambahkan, pemerintah pusat dan provinsi harus memperkuat koordinasi agar penanganan banjir berjalan terpadu dan berkelanjutan.

Kolaborasi Jadi Kunci Pembangunan

Tri Adhianto menegaskan bahwa pembangunan tidak akan efektif tanpa sinergi antara pemerintah, legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Ia menilai setiap elemen memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur, lingkungan, dan peningkatan kualitas SDM.

“Kita harus bergerak bersama. Tanpa kolaborasi, pembangunan akan berjalan lambat dan tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Selain itu, ia mendorong perguruan tinggi untuk menghadirkan riset yang aplikatif serta mendukung kebutuhan industri dan pasar kerja.

Ia juga membuka peluang kerja sama internasional untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing secara global.

“Kita harus siapkan generasi muda yang siap kerja. Kerja sama luar negeri harus dimanfaatkan secara maksimal,” lanjutnya.

Perubahan Pola Kerja Birokrasi

Dalam forum tersebut, Tri menekankan pentingnya perubahan pola kerja birokrasi agar lebih berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk fokus pada outcome, bukan sekadar output administratif yang tidak berdampak langsung.

“Pembangunan harus menghasilkan manfaat nyata. Kita tidak boleh hanya mengejar laporan tanpa dampak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Bekasi, Dicky Irawan, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Ia menyebut forum ini menampung aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan program prioritas pemerintah dengan kebutuhan lapangan.

“Kami ingin memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar formalitas perencanaan,” jelas Dicky.

Ia menambahkan, seluruh peserta aktif menyampaikan usulan dan masukan selama forum berlangsung.

Panitia juga menggelar sesi diskusi terbuka untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Sebagai penutup, seluruh pemangku kepentingan menandatangani berita acara sebagai bentuk komitmen bersama.

Pemerintah Kota Bekasi berharap forum ini menghasilkan kebijakan yang terukur, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara nyata.