(Puspen TNI) Jakarta, 8 November 2025 – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri pelantikan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Pembentukan dan pengangkatan Komisi tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Dalam Keppres tersebut, Presiden menetapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. sebagai Ketua Komisi. Adapun anggota komisi terdiri dari sejumlah tokoh nasional, pejabat tinggi negara, serta mantan Kapolri, yaitu:

• Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (Menko Kumham Imipas),
• Dr. Otto Hasibuan (Wamenko Kumham Imipas),
• Supratman Andi Agtas (Menkum),
• Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri (Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian),
• Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (Kapolri),
• Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti,
• Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian,
• Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis, dan
• Prof. Dr. Mahfud MD (mantan Menko Polhukam).

Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian ini dibentuk sebagai langkah strategis pemerintah dalam mempercepat transformasi kelembagaan Polri menuju organisasi yang semakin profesional, modern, dan akuntabel.

Melalui komisi ini, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian serta memastikan setiap aspek reformasi berjalan menyeluruh — mulai dari tata kelola kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, hingga peningkatan transparansi dan akuntabilitas di tubuh Polri.

Kehadiran Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam acara tersebut menunjukkan dukungan penuh TNI terhadap langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sinergi dan profesionalisme aparat keamanan negara, demi terwujudnya stabilitas nasional yang solid dan terpercaya.

(Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi)

Apakah kamu ingin saya buatkan juga versi “naratif publik”—lebih komunikatif seperti berita portal nasional (Kompas, Detik, atau Antara), agar bisa dipublikasikan ke media umum di luar rilis Puspen TNI?