Korlantas Polri Gelar Simposium Target PNBP 2025

Jakarta — Korlantas Polri terus berbenah menghadapi tantangan transformasi digital dan peningkatan pelayanan publik.

Salah satu langkah konkretnya diwujudkan melalui Simposium Target PNBP Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Jakarta, dalam rangka penyusunan justifikasi PNBP tahun 2026.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kasubdit Fasmat SBST Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol Jamal Alam, yang menekankan pentingnya simposium ini sebagai forum strategis untuk memperkuat tata kelola, memperbaiki sistem, dan memastikan setiap target penerimaan negara dapat tercapai dengan langkah yang terukur.

“Forum ini bukan sekadar agenda tahunan, tapi ruang untuk memperkuat sinergi dan menciptakan inovasi dalam pelayanan publik. Pemerintah percaya Indonesia bisa bertahan dan bersaing melalui percepatan infrastruktur, peningkatan SDM, dan transformasi digital yang memperkuat daya saing nasional,” ujar Kombes Jamal.

Ia menambahkan, keberadaan negara dapat dirasakan masyarakat melalui kualitas pelayanannya.

Karena itu, Polri dituntut menghadirkan layanan yang cepat, adaptif, dan berorientasi hasil.

“Polri mengusung semangat transformasi menuju institusi yang predictive, responsibility, dan transparency berkeadilan. Ini menjadi pondasi penting dalam memperkuat layanan publik, termasuk di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor maupun pengemudi,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kombes Jamal juga memaparkan bahwa target PNBP fungsi lalu lintas tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp12,39 triliun, naik 28,74 persen dari target tahun sebelumnya.

Sementara capaian tahun 2024 tercatat Rp8,5 triliun atau 88,28 persen dari target.

“Dengan kenaikan target yang signifikan, dibutuhkan extra effort dari seluruh jajaran. Tantangan juga semakin kompleks, mulai dari tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan hingga kondisi ekonomi yang memengaruhi daya beli,” ujarnya.

Jamal menegaskan, seluruh kebijakan harus berbasis data dan analisis yang akurat.

Ia menggarisbawahi tiga langkah penting yang harus dijalankan jajaran Regident Polri:

1. Menganalisis secara cermat dinamika strategis yang berkembang.
2. Memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan para stakeholder.
3. Memanfaatkan forum simposium untuk membangun relasi dan komitmen bersama demi peningkatan layanan publik.

“Dengan kerja sama dan semangat kolektif, saya optimistis target PNBP 2025 bisa tercapai, bahkan melampaui. Yang terpenting, masyarakat merasakan peningkatan nyata dari layanan publik Polri,” pungkas Kombes Jamal.

Selain dihadiri jajaran Korlantas Polri, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Perhubungan, di antaranya M. Hafiz Basari dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat).

Dalam paparannya, Hafiz menyoroti sistematika dan problematika penerbitan SUT (Sertifikat Uji Tipe) dan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), terutama pada kendaraan konversi dan kendaraan listrik berbasis baterai.

“Pertumbuhan kendaraan listrik ke depan akan berdampak pada peningkatan penerbitan dokumen kendaraan dan memengaruhi PNBP kepolisian. Namun untuk kendaraan konversi, trennya berbeda karena tidak menambah jumlah kendaraan, hanya mengubah sistem penggerak dan bahan bakar,” jelasnya.

Menurut Hafiz, kondisi tersebut menjadi bahan diskusi menarik, sebab peningkatan dokumen tidak selalu berbanding lurus dengan pertambahan unit kendaraan yang beredar di Indonesia.

“Jadi, penerbitan STNK dan BPKB bisa meningkat tanpa menambah jumlah kendaraan. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan PNBP,” tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya integrasi data antarinstansi agar sistem pelayanan kendaraan semakin efisien.

“Saya sangat mendukung kegiatan ini dan berterima kasih atas kolaborasi antara Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan Darat. Harapannya, penerbitan SUT, SRUT, STNK, dan BPKB bisa lebih terkoneksi sehingga memudahkan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan,” ujar Hafiz.

Hafiz menutup paparannya dengan menyoroti pentingnya integrasi data kendaraan dalam pengawasan Over Dimension Over Loading (ODOL).

“Dengan data yang saling terhubung, pengawasan kendaraan ODOL akan jauh lebih efektif dan efisien,” tutupnya.

Melalui simposium ini, Korlantas Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mempercepat transformasi digital menuju pelayanan publik yang modern, efisien, dan terintegrasi — sejalan dengan semangat Polri Presisi untuk Indonesia Maju.