Kodaeral IX Terima Kunjungan Kerja Staf Kepresidenan RI
TNI AL, Ambon – Penguatan pengamanan di kawasan strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja Kantor Staf Kepresidenan (KSP) ke Markas Kodaeral IX, Selasa (02/12/2025). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Dr. Heru Kresnha Reza dan diterima oleh Wakil Komandan Kodaeral IX, Laksamana Pertama TNI Dr. Muhammad Risahdi, M.Si. (Han)., M.Tr. Opsla., di Lobby Mako Kodaeral IX.
Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi kelembagaan, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas instansi terkait pengamanan ALKI III. Rombongan KSP menerima paparan komprehensif dari Kodaeral IX, Guspurla Koarmada III, serta Bakamla Zona Maritim Timur mengenai situasi aktual, potensi ancaman, dan langkah-langkah operasional dalam menjaga keamanan jalur laut vital tersebut.
Sebagai salah satu jalur pelayaran internasional paling penting, ALKI III menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia melalui beberapa perairan Indonesia bagian timur, seperti Laut Maluku, Laut Seram, hingga Laut Sawu. Jalur ini juga menjadi akses strategis bagi pelayaran dan perdagangan dari Australia, Filipina, hingga Jepang. Dengan banyaknya cabang—ALKI III-A, III-B, III-C, hingga III-D—kawasan ini menyimpan potensi ancaman besar yang membutuhkan pengawasan intensif serta kolaborasi lintas lembaga.
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada peningkatan sistem pertahanan maritim, termasuk respons terhadap ancaman dan hambatan, serta penguatan operasi laut di zona timur. Koordinasi terpadu diharapkan mampu memperkokoh stabilitas keamanan wilayah yang menjadi salah satu nadi ekonomi dunia ini.
Wadan Kodaeral IX, Laksma TNI Dr. Muhammad Risahdi, menegaskan kesiapan satuannya dalam mendukung pengamanan perairan ALKI III.
“Tentunya kami dari Kodaeral IX akan selalu mendukung tugas operasional dalam hal pengamanan wilayah ALKI III,” ujar beliau.
Kunjungan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat integrasi peran TNI AL bersama lembaga negara lainnya untuk memastikan keamanan jalur laut strategis Indonesia.
(Dispen Kodaeral IX)







