Kesejahteraan Prajurit di Garis Depan: Menhan & Panglima TNI Gas Pol di DPR
- account_circle Sapto Handoko
- calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
- print Cetak
Kesejahteraan Prajurit di Garis Depan: Menhan & Panglima TNI Gas Pol di DPR - Foto Istimewa
Jakarta – Rabu, 30 April 2025 menjadi momentum penting bagi arah kebijakan pertahanan Indonesia. Bertempat di ruang rapat Komisi I DPR RI, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto duduk bersama anggota dewan membahas tiga hal besar: kesejahteraan prajurit, pengelolaan aset TNI, dan implementasi berbagai nota kesepahaman (MoU).
Sorotan utama jatuh pada komitmen penuh pemerintah terhadap kesejahteraan prajurit. Menhan Sjafrie secara terbuka menyampaikan rencana peningkatan uang lauk pauk (ULP) dari Rp60 ribu menjadi Rp70 ribu hingga Rp90 ribu per orang, sekaligus mendorong kenaikan tunjangan kinerja prajurit dari 70% menjadi 90%.
“Kami ingin prajurit tidak hanya kuat di medan tugas, tapi juga sejahtera dalam kehidupan,” ujarnya lugas.
Sementara itu, Panglima TNI memperkenalkan inisiatif baru yang langsung mencuri perhatian: pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP). Satuan ini akan ditempatkan di daerah tertinggal untuk menjalankan peran ganda—mengawal stabilitas keamanan sekaligus membantu percepatan pembangunan.
“BTP adalah bentuk kehadiran nyata negara di tempat yang sering terabaikan. Prajurit akan jadi motor pembangunan sekaligus penjaga ketahanan,” jelas Jenderal Agus.
Tak hanya itu, Panglima menegaskan fokus TNI pada wilayah perbatasan. Bersama Kementerian Kesehatan dan Transmigrasi, TNI bersinergi memperkuat layanan dan infrastruktur di kawasan strategis tersebut.
Rapat ini menjadi bukti bahwa TNI bukan sekadar penjaga batas, tapi mitra pembangunan. Ketika prajurit disejahterakan, pertahanan negara pun semakin kokoh.
(Pen Hassanudin)
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Sapto Handoko
Sapto Handoko adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi
