Jakarta – Kekhawatiran soal maraknya paparan ideologi ekstrem di kalangan mahasiswa kini semakin beralasan.

Penelitian terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bahwa sekitar 11–13 persen mahasiswa dari 32 perguruan tinggi di Indonesia menyatakan pernah terpapar konten anti-Pancasila, bahkan sebagian menyebut Pancasila tidak relevan dan dianggap bertentangan dengan syariat Islam.

Temuan mencengangkan ini disampaikan langsung oleh Tim Riset BRIN kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) dalam sebuah audiensi di Jakarta, Selasa (16/7/2025).

Riset ini dilakukan selama dua tahun (2022–2024), dengan melibatkan 400 responden mahasiswa di setiap kampus, menjadikannya salah satu studi paling komprehensif soal paparan ideologi di kalangan generasi muda.

BRIN menegaskan bahwa media sosial menjadi kanal utama penyebaran paham ekstrem, memudahkan ideologi tersebut menyusup ke ruang-ruang pribadi mahasiswa.

Kemenko Polkam langsung merespons cepat. Dalam pernyataannya, pihak kementerian menilai perlunya pendekatan sistemik dan menyeluruh untuk membina ketahanan ideologi generasi muda.

“Penanganannya tidak cukup dengan pengawasan medsos. Kita perlu kembali ke akar: pendidikan keluarga, sekolah, komunitas, semua harus bergerak,” ujar Asisten Deputi Media, Komunikasi, dan Informasi Kemenko Polkam.

Tak berhenti di situ, Kemenko Polkam mendorong koordinasi lebih luas dengan Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan BPIP agar upaya pembinaan ideologi kebangsaan tak berjalan sendiri-sendiri.

Hasil pertemuan juga merekomendasikan pembentukan forum koordinasi lintas kementerian/lembaga, yang bertugas merumuskan strategi nasional untuk memperkuat ketahanan ideologi di era digital.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa negara tidak tinggal diam. Di tengah derasnya arus informasi, konsolidasi lintas sektor menjadi kunci untuk membentengi generasi muda dari infiltrasi ideologi yang mengancam persatuan bangsa.