Jakarta — Di tengah derasnya arus informasi dan menguatnya ancaman disinformasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa media bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan garda depan dalam menjaga stabilitas nasional.

Hal ini disampaikan langsung oleh Deputi Komunikasi dan Informasi Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto dalam rapat koordinasi penguatan komunikasi publik seluruh desk Polkam di Cibubur, Kamis (22/5/2025).

“Persoalan media tidak bisa ditunda. Kita butuh sense of awareness yang tinggi terhadap komunikasi publik. Jangan lagi ada kerja silo. Komunikasi pemerintah harus satu suara, solid, dan strategis,” tegas Eko Dono di hadapan perwakilan kementerian/lembaga peserta rakor.

Rakor bertajuk Penyelarasan dan Sinergi Satgas Komunikasi dan Media ini menjadi langkah awal integrasi seluruh satuan tugas komunikasi pada sembilan desk strategis Kemenko Polkam.

Desk tersebut mencakup isu prioritas nasional seperti pemberantasan narkoba, judi daring, keamanan siber, migrasi tenaga kerja, karhutla, hingga korupsi dan keuangan negara.

Eko menyoroti bahwa selama ini banyak Satgas Komunikasi di tiap desk masih berjalan terpisah, padahal persoalan di lapangan saling terhubung dan membutuhkan pendekatan naratif yang konsisten.

“Kalau komunikasi publik masih tercerai-berai, pemerintah akan kalah narasi. Kita tidak bisa lagi ‘sok stecu’, sok cuek. Ini soal tanggung jawab bersama,” ujarnya dengan nada serius namun membumi.

Kemenko Polkam sendiri tengah menyiapkan desain besar komunikasi krisis nasional: satu sistem komunikasi terpadu yang mampu merespons cepat isu publik, menetralisasi hoaks, dan menyampaikan kebijakan pemerintah dengan narasi yang jelas serta dipercaya publik.

Rakor ini diikuti lintas K/L strategis, mulai dari BIN, BSSN, TNI, Polri, BNN, hingga kementerian terkait seperti Kemkominfo, Kemendagri, Kemenlu, Kemenkeu, KLHK, dan BNPB. Semua bersepakat bahwa komunikasi bukan hanya alat penyampaian, tapi bagian dari kebijakan itu sendiri.

“Satgas Komed ini bukan sekadar pelengkap birokrasi. Ia harus jadi jantung narasi pemerintahan yang sehat dan proaktif,” pungkas Eko.

Dengan rakor ini, Kemenko Polkam menargetkan lahirnya command center komunikasi lintas desk, peningkatan kapasitas SDM komunikasi kementerian/lembaga, dan pembentukan sistem respons cepat media — sebuah langkah penting dalam memperkuat ketahanan nasional dari sisi opini dan persepsi publik.