Dugaan Salah Vaksinasi Balita, DPRD Desak 53 Puskesmas Bekasi Terapkan Double Check

KOTA BEKASI – Dugaan kesalahan prosedur vaksinasi terhadap seorang balita di Puskesmas Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, memicu perhatian serius DPRD Kota Bekasi.

Anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, Ahmadi Madong, mendesak seluruh puskesmas di wilayah tersebut untuk memperketat standar pelayanan imunisasi melalui penerapan sistem pemeriksaan berlapis (double check) guna mencegah terulangnya insiden serupa.

Desakan tersebut disampaikan Ahmadi dalam agenda Reses II yang digelar di lingkungan RW 12, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kamis (9/7/2026).

Ia menilai, prosedur vaksinasi yang ketat merupakan hal mendasar yang wajib dijalankan tenaga kesehatan, terutama dalam memastikan keamanan pasien balita.

Menurut Ahmadi, proses sebelum penyuntikan vaksin tidak boleh dilakukan secara terburu-buru dan harus melalui tahapan verifikasi yang menyeluruh.

Pemeriksaan itu meliputi identitas balita, riwayat imunisasi sebelumnya, hingga jenis vaksin yang akan diberikan.

“Harus ada pemeriksaan berlapis atau double check sebelum melakukan vaksinasi. Tenaga medis wajib memastikan dan mengonfirmasi kepada orang tua, anak ini akan divaksin apa dan sebelumnya sudah menerima vaksin apa. Ini penting agar tidak terjadi kesalahan,” ujar Ahmadi.

Pernyataan tersebut merespons laporan dugaan salah vaksinasi yang menimpa seorang bayi berusia sembilan bulan di Kota Bekasi.

Bayi tersebut dilaporkan mengalami kejang setelah menerima suntikan vaksin di Puskesmas Bintara Jaya dan sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Kasus ini pun menjadi sorotan publik setelah ramai diberitakan dan memicu kekhawatiran di tengah masyarakat terkait keamanan layanan imunisasi.

Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi terkait hasil investigasi medis maupun penyebab pasti kejadian tersebut.

Ahmadi menegaskan, Dinas Kesehatan Kota Bekasi bersama seluruh jajaran puskesmas harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelayanan, termasuk peningkatan pengawasan terhadap tenaga medis di lapangan.

Ia menyebut, langkah preventif harus diambil secara sistematis untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya program imunisasi yang menjadi bagian penting dalam perlindungan kesehatan anak.

“Saya meminta seluruh 53 puskesmas di Kota Bekasi wajib menerapkan double check sebelum vaksinasi. Ini bukan sekadar prosedur tambahan, tetapi bentuk tanggung jawab untuk memastikan keselamatan pasien,” tegasnya.

Evaluasi dan Kepercayaan Publik Jadi Sorotan

Lebih lanjut, Ahmadi mengingatkan bahwa insiden ini tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk menolak atau menghindari program vaksinasi.

Ia menekankan bahwa imunisasi tetap merupakan program kesehatan nasional yang telah terbukti efektif dalam mencegah berbagai penyakit berbahaya pada anak.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap layanan vaksinasi dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, sehingga masyarakat tetap merasa aman dan terlindungi.

“Jangan sampai kejadian ini menurunkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah Kota Bekasi harus memastikan bahwa vaksinasi itu aman dan dilakukan sesuai prosedur,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap aktif membawa anak mengikuti program imunisasi, sembari memastikan komunikasi yang terbuka antara orang tua dan tenaga medis saat proses pelayanan berlangsung.

“Vaksinasi adalah kebijakan nasional untuk menjaga kesehatan balita. Masyarakat tidak perlu takut, tetapi tetap harus memastikan informasi yang jelas sebelum tindakan dilakukan,” tambahnya.

Sejauh ini, pihak Dinas Kesehatan Kota Bekasi maupun Puskesmas Bintara Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi lengkap maupun hasil penelusuran internal atas dugaan kesalahan prosedur tersebut.

Media masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan berimbang dari seluruh pihak terkait.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya disiplin prosedur dalam pelayanan kesehatan dasar, khususnya yang menyangkut keselamatan anak.

Transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan standar layanan dinilai menjadi kunci untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.**/Ugm