Bengkulu, 9 Oktober 2025 — Dalam upaya memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh ideologi radikal, Densus 88 Antiteror Polri melalui Direktorat Pencegahan berkolaborasi dengan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu menggelar Seminar Nasional Kolaboratif Agama dan Radikalisme.
Mengusung tema “Sinergi dalam Menangkal Ideologi Radikal di Era Digital,” kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat literasi keagamaan dan kebangsaan di kalangan masyarakat.

Seminar yang berlangsung di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tersebut diikuti oleh sekitar 250 peserta dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, akademisi, tokoh agama, dan perwakilan ormas.

Sebagai narasumber utama, Dr. M. Najih Arromadhoini, M.Ag., memaparkan perkembangan fenomena radikalisme dan terorisme yang terus bertransformasi secara global sejak dekade 1960-an.

“Radikalisme bisa muncul di semua agama, karena akar masalahnya bukan hanya teologis, tetapi juga sosial dan ideologis. Kelompok-kelompok radikal yang pernah berafiliasi di Indonesia seperti Al-Qaeda dan JAD menjadi contoh nyata bagaimana paham ini dapat tumbuh tanpa filter literasi dan wawasan kebangsaan,” ujar Dr. Najih.

Ia menegaskan bahwa penguatan pemahaman agama yang moderat dan cinta tanah air menjadi benteng utama melawan radikalisme, terutama di tengah derasnya arus informasi di era digital.

Sesi tanya jawab interaktif turut mewarnai kegiatan ini, di mana para peserta antusias berdiskusi mengenai cara mengenali ajaran radikal di media sosial, membedakan tafsir agama yang sehat, serta memahami perbedaan golongan dalam Islam tanpa terjebak pada polarisasi ekstrem.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi soft approach Densus 88 AT Polri dalam mencegah penyebaran paham radikal, dengan mengedepankan edukasi, dialog, dan kolaborasi lintas sektor.

Melalui seminar ini, diharapkan masyarakat Bengkulu semakin memiliki daya tangkal ideologi radikal, serta mampu menjadi agen perdamaian di lingkungan masing-masing.

“Radikalisme tidak bisa dilawan hanya dengan kekuatan hukum, tetapi juga dengan kekuatan ilmu dan pemahaman yang benar. Sinergi antara aparat, kampus, dan masyarakat adalah kunci,” tegas Dr. Najih menutup paparannya.