BLT Bantargebang Disunat? Ketua Aing: Yang Dipotong Jadwalnya, Bukan Uang
- account_circle Tama
- calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
- print Cetak
BLT Bantargebang Disunat? Ketua Aing: Yang Dipotong Jadwalnya, Bukan Uang - Foto Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi secara resmi mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis) terbaru mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi dampak Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Kebijakan baru ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.7.1/KEP.45-DLH/I/2026 yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Tri Adhianto Tjahyono.
Namun, di tengah bergulirnya kebijakan ini, beredar isu miring di salah satu media terkait dugaan adanya pemotongan dana BLT bagi warga Kecamatan Bantargebang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Aing selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Bantargebang yang juga menjabat sebagai Wasekjen PWI Bekasi Raya, angkat bicara dan memberikan bantahan keras.
Fakta di Balik Isu: Perubahan Siklus Cair, Bukan Pemotongan
Ketua Aing menjelaskan bahwa kegaduhan yang terjadi di masyarakat murni karena adanya misinformasi terkait perubahan waktu pencairan, bukan karena nominal bantuan yang disunat.
”Dugaan pemotongan BLT itu tidak benar. Semua disalurkan sesuai Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.7.1/KEP.45-DLH/I/2026,” tegas Ketua Aing saat memberikan klarifikasi resmi, Selasa (23/6/2026).
Jika pada tahun-tahun sebelumnya BLT kompensasi ini biasanya cair setiap triwulan (tiga bulan sekali), maka pada tahun anggaran 2026 ini polanya diubah menjadi per dua bulan sekali.
Ketua Aing menggarisbawahi bahwa perubahan siklus ini sama sekali tidak mengubah skema besaran nominal per bulan yang menjadi hak warga terdampak.
Dasar Hukum & Transparansi Penyaluran
Penyaluran BLT ini murni bertujuan untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan, serta jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dana bantuan tersebut bersumber langsung dari Dana Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pengawasan yang ketat.
Berikut adalah poin-poin penting mekanisme penyaluran berdasarkan Juknis terbaru:
Wilayah Sasaran: Bantuan dialokasikan khusus untuk warga di 4 (empat) kelurahan terdampak, yaitu Kelurahan Sumurbatu, Cikiwul, Ciketingudik, dan Bantargebang.
Sistem Pembayaran Non-Tunai: Uang kompensasi dikirimkan secara langsung (Direct Transfer/LS) melalui rekening Bank BJB aktif milik masing-masing penerima manfaat guna menghindari pungutan liar.
Garansi Tanpa Potongan: Ketua Aing menjamin tidak ada pungutan, potongan, atau titipan dalam bentuk apa pun.
Jika warga menemukan oknum lapangan yang nakal, mereka diminta untuk segera melapor.
Imbauan untuk Insan Pers: Sebagai Wasekjen PWI Bekasi Raya, Ketua Aing juga mengajak rekan-rekan media untuk tetap berimbang (cover both sides) dan mengonfirmasi data ke SK resmi sebelum menayangkan berita agar tidak menimbulkan keresahan publik.**/Rls
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Tama
Tama adalah jurnalis Gensa Media Indonesia yang menjalankan tugas peliputan dan pemberitaan secara profesional, independen, berimbang, serta mengedepankan akurasi, verifikasi fakta, dan Kode Etik Jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada publik.
