Jakarta, 26 April 2025 – Setelah menanti hampir dua dekade, negara akhirnya bertindak tegas. Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) TNI berhasil mengeksekusi fisik 47.000 hektare lahan yang dikuasai secara ilegal oleh PT Torganda di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara.

Eksekusi ini bukan hanya soal tanah, tapi soal keadilan. Proses panjang ini bermuara pada penyerahan berita acara eksekusi oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, Idianto, pada Jumat (25/4/2025).

“Penegakan hukum harus terus berjalan, sekalipun memakan waktu lama. Hari ini, negara kembali menunjukkan keberpihakannya pada keadilan,” ujar Letjen Richard dalam keterangannya.

Lahan yang dieksekusi kemudian diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk dikelola lebih lanjut. Harapannya, tanah tersebut bisa digunakan untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi rakyat, pelestarian lingkungan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.

Eksekusi ini berlandaskan putusan Mahkamah Agung Nomor 2642K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 2007, yang telah berkekuatan hukum tetap. Selama 18 tahun, proses eksekusi sempat terhambat oleh berbagai kendala, namun dengan sinergi lintas sektor, akhirnya bisa diwujudkan.

Satgas PKH menegaskan, ini baru awal. Tugas monitoring dan penertiban terhadap kawasan hutan bermasalah akan terus dilanjutkan, demi memastikan hukum benar-benar berdiri tegak dan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pengelolaan yang baik atas aset negara bukan sekadar administratif, tapi bagian dari upaya membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan,” tambah perwakilan Satgas.

Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam dalam menjaga kedaulatan hukumnya, sekaligus memberikan peluang baru bagi pengembangan ekonomi hijau di Sumatera Utara.

(Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi)