Pontianak, Kalbar – Pernyataan Bupati Kubu Raya, Sujiwo, yang mengkritik adanya oknum wartawan dan LSM yang meminta uang serta mengancam akan menindak mereka, memicu perdebatan publik. Pengamat kebijakan publik sekaligus pakar hukum, Dr. Herman Hofi Munawar, mengingatkan agar pernyataan tersebut tidak digeneralisasi dan tetap berlandaskan bukti yang jelas.

“Pers memiliki peran krusial sebagai penyampai informasi antara pemerintah dan masyarakat. Mereka tidak hanya membantu menyosialisasikan kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi wadah aspirasi masyarakat,” ujar Dr. Herman, Sabtu (29/3/2025).

Ia menegaskan bahwa wartawan dan LSM berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Kritik yang disampaikan melalui media maupun lembaga independen harus dilihat sebagai upaya membangun, bukan ancaman bagi pemda.

“Pemda tidak boleh alergi terhadap kritik. Justru, kritik yang membangun harus dijadikan bahan evaluasi agar pemerintahan lebih transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Menanggapi isu adanya oknum wartawan dan LSM yang bertindak tidak profesional, Dr. Herman mengakui bahwa dalam setiap profesi pasti ada pihak yang menyalahgunakan wewenangnya. Namun, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan pers atau mendiskreditkan peran jurnalis dan aktivis.

“Pemda harus tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keterbukaan informasi. Jangan sampai ada upaya membungkam media dengan alasan yang tidak jelas. Dengan komunikasi yang baik, pemda dan jurnalis bisa bersinergi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi sebagian wartawan, terutama yang bekerja secara independen, yang tidak memiliki penghasilan tetap dan bergantung pada pemasukan dari iklan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemda mencari solusi yang adil tanpa mencederai independensi pers.

“Dukungan kepada jurnalis bisa dilakukan dalam bentuk pelatihan, beasiswa, atau fasilitas yang membantu mereka bekerja lebih profesional. Jangan sampai keberadaan wartawan dan LSM selalu dipandang negatif oleh pemerintah,” tutupnya.

Sumber: Dr. Herman Hofi Munawar