Urusan Figura Wapres Saja Tak Kompak, Frits Soroti Kepemimpinan Kota Bekasi
- account_circle Gensa Media Indonesia
- calendar_month 0 menit yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KOTA BEKASI – Ketidakseragaman pencopotan figura Wakil Presiden di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bekasi menuai kritik.
Frits Saikat menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya ketegasan kepemimpinan Wali Kota Bekasi dalam mengendalikan birokrasi dan memastikan keseragaman kebijakan di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurut Frits, persoalan yang berkaitan dengan pemasangan maupun pencopotan simbol kenegaraan di lingkungan instansi pemerintah seharusnya tidak dibiarkan berkembang menjadi polemik akibat perbedaan tindakan antar-OPD.
Ia menilai Wali Kota Bekasi sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan daerah semestinya mengambil langkah konkret dengan memberikan instruksi yang jelas, terukur, dan berlaku seragam kepada seluruh perangkat daerah.
“Ketika masing-masing OPD mengambil langkah berbeda dalam persoalan yang sama, publik tentu mempertanyakan di mana ketegasan komando pemerintahan daerah. Wali Kota seharusnya hadir memberikan arahan yang jelas, bukan membiarkan birokrasi berjalan dengan tafsir masing-masing,” ucap Frits kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Frits juga menyoroti pentingnya kejelasan dasar kebijakan dalam menyikapi persoalan tersebut. Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi perlu merujuk pada ketentuan dan petunjuk resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) apabila memang terdapat arahan yang mengatur persoalan tersebut.
Ia mengingatkan, ketidakjelasan instruksi pimpinan dapat menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana sekaligus memperlihatkan lemahnya koordinasi antarlembaga di lingkungan pemerintah daerah.
Menurut Frits, persoalan tersebut setidaknya memiliki dua konsekuensi yang perlu menjadi perhatian serius.
Dari sisi politik dan kepercayaan publik, perbedaan tindakan antar-OPD berpotensi memunculkan spekulasi serta pertanyaan masyarakat mengenai keselarasan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Sementara dari sisi manajemen pemerintahan, ketidakseragaman tersebut dapat menjadi indikasi persoalan koordinasi, disiplin administratif, dan efektivitas rantai komando birokrasi.
Berita sebelumnya: Pasar Sepi, Pungutan Tetap Ramai: Pedagang Rooftop Geruduk Pemkot Bekasi
“Ini bukan semata-mata persoalan figura atau penempatan simbol di ruangan kantor. Yang harus dilihat adalah bagaimana pemerintah daerah memastikan setiap perangkat daerah bekerja berdasarkan satu kebijakan dan instruksi yang jelas. Jangan sampai perbedaan tindakan justru memperlihatkan lemahnya koordinasi internal,” tegasnya.
Frits meminta Wali Kota Bekasi segera memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar kebijakan yang menjadi acuan seluruh OPD. Ia juga mendorong adanya instruksi resmi agar tidak terjadi perbedaan penafsiran maupun tindakan di lingkungan organisasi pemerintahan.
Menurutnya, transparansi dan ketegasan pimpinan diperlukan untuk mencegah persoalan administratif berkembang menjadi polemik politik yang berlarut-larut.
“Wali Kota harus segera mengambil sikap, menjelaskan dasar kebijakannya, dan memastikan seluruh OPD memiliki pedoman yang sama. Kepemimpinan diuji ketika muncul persoalan, bukan justru membiarkan ketidakjelasan berlangsung di bawah komandonya,” pungkas Frits.
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Gensa Media Indonesia
Redaktur Gensa Media Indonesia bertanggung jawab mengelola, menyunting, dan memastikan setiap berita memenuhi standar jurnalistik, akurasi, keberimbangan, independensi, serta Kode Etik Jurnalistik sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

