Pasar Sepi, Pungutan Tetap Ramai: Pedagang Rooftop Geruduk Pemkot Bekasi
- account_circle Firman Ugm
- calendar_month 1 jam yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KOTA BEKASI – Puluhan pedagang Pasar Baru Bekasi yang berjualan di lantai tiga atau rooftop menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Senin (16/11/2026).
Mereka memprotes tingginya pungutan harian di tengah kondisi pasar yang sepi pembeli serta mendesak pemerintah merelokasi lapak ke lokasi yang lebih strategis.
Para pedagang mengaku kesulitan mempertahankan usaha karena pendapatan harian tidak sebanding dengan biaya operasional.
Ironisnya, pungutan yang harus mereka keluarkan disebut mencapai Rp80.000 hingga Rp100.000 per hari.
Dalam aksi tersebut, pedagang juga menyampaikan kekecewaan terhadap kepemimpinan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Mereka menilai pemerintah belum memberikan solusi konkret atas persoalan ekonomi yang dihadapi pedagang kecil di Pasar Baru Bekasi.
Salah satu perwakilan pedagang, Mindan, mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi sejumlah pedagang semakin terpuruk.
Bahkan, beberapa rekannya terpaksa menjual kendaraan pribadi hingga menunggak biaya kontrakan demi memenuhi kebutuhan hidup.
“Dia bisa jadi wali kota, kita yang pilih. Dia pakai mobil mewah, pakai baju, kita yang bayar pajak segala macam, tapi mana buktinya? Enggak ada,” ujar Mindan saat menyampaikan aspirasi dalam aksi tersebut.
Mindan mengaku penghasilan dari berjualan tidak lagi cukup untuk menutup pengeluaran sehari-hari. Ia bahkan harus mencari pekerjaan tambahan sebagai pengemudi ojek untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Saya dari berjualan sampai ikut ngojek sekarang cuma dapat Rp30.000 sampai Rp40.000 sehari. Sementara pungutan harian di pasar bisa tembus Rp85.000 lebih,” ungkapnya.
Persoalan pungutan tersebut turut disoroti Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Bekasi. Organisasi tersebut menilai struktur biaya penggunaan lapak dan meja dagang menjadi salah satu faktor yang memberatkan pedagang.
Sekretaris DPD APKLI Kota Bekasi, Naufal Akhmad, menjelaskan bahwa ukuran petak lapak atau lokal tidak sesuai dengan ukuran meja dagang yang disewakan pengelola pasar.
Menurut Naufal, satu lokal memiliki ukuran 2 x 1 meter, sedangkan satu dolak atau meja dagang berukuran 2 x 2 meter. Akibat ketidaksesuaian tersebut, pedagang yang menggunakan dolak disebut harus menyewa dua hingga tiga lokal sekaligus.
“Ukuran satu lokal itu 2×1 meter, sedangkan satu dolak atau meja kecil pasar ukurannya 2×2 meter. Jadi pedagang yang memakai dolak terpaksa menyewa dua sampai tiga lokal, dua untuk meja dan sisanya untuk menaruh barang,” katanya.
Ia merinci, tarif sewa satu lokal mencapai Rp10.000 per hari. Sementara itu, biaya sewa satu dolak juga dipatok Rp10.000 per hari.
Dengan asumsi penggunaan tiga lokal dan tiga dolak, pedagang harus mengeluarkan Rp60.000 setiap hari untuk biaya tempat dan meja dagang.
Pengeluaran tersebut belum termasuk biaya kebersihan, keamanan sebesar Rp5.000, serta penerangan. Akumulasi seluruh komponen pungutan itu disebut membuat pengeluaran pedagang mencapai Rp80.000 hingga Rp100.000 per hari.
Naufal menilai besaran pungutan tersebut perlu dievaluasi, terutama jika dibandingkan dengan retribusi resmi yang menurutnya berkisar Rp15.000 hingga Rp30.000 per hari.
Berita sebelumnya: Pemkot Bekasi Kejar Target Perlinsos, Ratusan Ribu KK Belum Terdata
APKLI Soroti Dugaan Intimidasi dan Pungutan
Selain persoalan biaya, APKLI juga mengungkap dugaan intimidasi terhadap pedagang yang membawa meja dagang sendiri dari rumah.
Naufal menyebut terdapat meja milik pedagang yang diduga dirusak oleh oknum karyawan pihak pengelola pasar karena dibawa sendiri ke area perdagangan.
“Ketika ada pedagang yang bawa meja sendiri dari rumah, itu dihancurkan oleh oknum karyawan pihak PT pengelola. Bukti laporan polisinya sudah ada dan proses hukumnya masih berjalan sampai sekarang,” tegasnya.
APKLI menyatakan akan mengawal proses hukum atas dugaan perusakan tersebut. Organisasi itu juga berencana melaporkan dugaan pungutan yang dinilai tidak sesuai ketentuan kepada instansi terkait dan aparat penegak hukum.
Naufal memperkirakan jumlah pedagang di lantai tiga Pasar Baru Bekasi mencapai lebih dari 300 orang. Dengan asumsi terdapat selisih pungutan Rp50.000 per pedagang, potensi akumulasinya diperkirakan mencapai Rp15 juta setiap hari.
Namun, angka tersebut merupakan perhitungan dan perkiraan APKLI yang masih memerlukan verifikasi berdasarkan data jumlah pedagang, rincian pembayaran, serta ketentuan tarif yang berlaku.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Solikhin, yang menerima aspirasi para pedagang, menyatakan Pemkot Bekasi belum dapat memenuhi tuntutan pemindahan lapak dari rooftop ke lantai dasar maupun area parkir.
Menurutnya, pemanfaatan fasilitas pasar harus disesuaikan dengan peruntukan ruang. Area parkir harus tetap difungsikan sebagai tempat parkir, sedangkan rooftop memang disediakan untuk aktivitas perdagangan.
“Untuk memindahkan pedagang dari rooftop ke lantai dasar atau area parkiran, kami tidak bisa fasilitasi. Kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya agar tidak zalim. Ruang parkir ya untuk parkir, sedangkan rooftop memang…” demikian pernyataan Solikhin dalam keterangan yang tersedia.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tuntutan relokasi belum mendapatkan persetujuan dari Pemkot Bekasi.
Di tengah penolakan relokasi, persoalan pungutan harian dan dugaan perlakuan terhadap pedagang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak pengelola pasar maupun pemerintah daerah.
Transparansi tarif, dasar hukum pungutan, serta mekanisme pengawasan pengelolaan pasar menjadi sejumlah persoalan yang perlu dijelaskan agar tidak menambah beban pedagang kecil.
Bagi para pedagang, persoalannya bukan semata-mata soal lokasi berjualan, melainkan bagaimana mereka dapat menjalankan usaha secara layak tanpa terbebani biaya yang tidak sebanding dengan pendapatan.
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Firman Ugm
Firman Ugm adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

