Pemkot Bekasi Kejar Target Perlinsos, Ratusan Ribu KK Belum Terdata
- account_circle Firman Ugm
- calendar_month 4 jam yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KOTA BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menghadapi pekerjaan besar untuk mengejar target pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Hingga pertengahan November 2026, realisasi pendaftaran baru mencapai 23,17 persen atau 194.055 kepala keluarga (KK) dari total 837.542 KK yang tercatat dalam sistem.
Capaian tersebut masih jauh dari target minimal 50 persen hingga akhir Desember 2026.
Dengan waktu yang semakin terbatas, Pemkot Bekasi harus mempercepat pendataan sekaligus memastikan masyarakat yang belum terjangkau dapat mengikuti program tersebut.
Untuk mengejar ketertinggalan, Pemkot Bekasi menggerakkan program kolaboratif bertajuk Peduli Tetangga.
Gerakan ini mengandalkan keterlibatan masyarakat, aparatur wilayah, serta petugas sosial untuk menjangkau warga yang belum melakukan pendaftaran.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi, Robert TP Siagian, mengatakan percepatan pendataan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada petugas pemerintah.
Partisipasi masyarakat diperlukan agar proses pendaftaran berjalan lebih efektif.
Menurut Robert, besarnya jumlah KK menjadi salah satu tantangan pendataan di Kota Bekasi.
Aktivitas masyarakat perkotaan yang sebagian besar bekerja dari pagi hingga sore juga menyulitkan petugas ketika melakukan pendataan secara langsung ke rumah warga.
“Persoalannya memang Kota Bekasi dan kota-kota besar lainnya memiliki jumlah KK yang sangat besar, mencapai 837 ribu lebih. Namun, angka 23,17 persen ini tergolong tinggi jika dibandingkan daerah sekitar seperti Depok yang masih di kisaran 9 persen. Sesuai arahan Pak Wali Kota, kita terus dorong bersama agar target minimal 50 persen pada akhir tahun bisa tercapai,” kata Robert, Senin (16/11/2026).
Untuk meningkatkan capaian, Dinsos Kota Bekasi mulai mengoptimalkan pendaftaran mandiri menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Robert menyebut sekitar 500 ribu warga Kota Bekasi telah memiliki IKD.
Jumlah tersebut dinilai menjadi potensi besar untuk mempercepat pendataan apabila pemilik identitas digital ikut mendaftarkan diri secara mandiri.
“Di Kota Bekasi sudah ada sekitar 500 ribuan warga yang memiliki IKD. Jika warga yang sudah punya IKD ini mendaftar mandiri, hari ini saja capaian kita bisa langsung menembus 50 persen,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pendampingan bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses teknologi.
Warga kurang mampu, lanjut usia (lansia), serta masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar akan dibantu melalui agen Perlinsos, pengurus RT/RW, kader masyarakat, dan petugas pamor di masing-masing wilayah.
Robert menegaskan, pemerintah berupaya memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pendataan tersebut.
Berita sebelumnya: 2.812 KPM Terima Bantuan Beras di Bojong Rawalumbu, Total 84,36 Ton
Untuk mengawasi perkembangan, Dinsos melakukan evaluasi setiap hari dan setiap pekan dengan melibatkan camat, lurah, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Data Penerima Bansos Diverifikasi Berdasarkan Desil
Selain mengejar target pendaftaran, Perlinsos Digital diarahkan untuk memperbaiki basis data penerima bantuan sosial (bansos). Melalui sistem tersebut, kelayakan masyarakat sebagai penerima bantuan diverifikasi secara nasional berdasarkan kategori desil.
Berdasarkan data sementara, pendaftar program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tercatat sebanyak 188.977 KK.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 64.767 KK masuk kategori potensi layak menerima bantuan, 124.129 KK dinyatakan tidak layak, sedangkan 81 KK lainnya masih dalam proses verifikasi.
Sementara itu, pada program PKH terdapat 179.508 KK yang telah mendaftar. Rinciannya, sebanyak 54.083 KK masuk kategori potensi layak, 125.355 KK dinyatakan tidak layak, dan 70 KK masih menunggu proses verifikasi sistem.
Robert menjelaskan, hasil pendataan tersebut bukan sekadar untuk mengetahui perubahan jumlah penerima bansos. Pemerintah ingin memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi data.
“Kita tidak bicara menurun atau meningkat, tetapi melalui sistem Perlinsos ini data warga langsung terverifikasi secara nasional berdasarkan kategori desil. Ke depannya, warga yang memang berhak akan dipastikan mendapat bantuan, sedangkan yang sudah tidak berhak tidak akan lagi menerima,” tegasnya.
Ia berharap gerakan Peduli Tetangga dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mempercepat pendaftaran sebelum batas waktu yang ditetapkan.
Dengan target minimal 50 persen pada akhir Desember 2026, Pemkot Bekasi masih harus mengejar selisih 26,83 poin persentase dari capaian saat ini.
Tantangannya bukan hanya meningkatkan angka pendaftaran, tetapi juga memastikan pendataan menjangkau warga yang memiliki keterbatasan akses digital.
Sebab, keberhasilan Perlinsos Digital tidak semestinya hanya diukur dari terpenuhinya target administratif.
Akurasi data dan terjangkaunya kelompok masyarakat rentan juga menjadi bagian penting agar program perlindungan sosial benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Firman Ugm
Firman Ugm adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

