SPNMI: Tuduhan terhadap Kepala Ditjenpas Sumut Tidak Berdasar dan Menyesatkan Publik
- account_circle Sapto Handoko
- calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sumatera Utara – Kebijakan tegas Kakanwil Ditjenpas Sumut Yudi Suseno menuai apresiasi publik karena memperkuat keamanan, ketertiban, dan disiplin lembaga pemasyarakatan.
Selain publik, kalangan pemuda dan pengamat kebijakan menilai langkah tersebut serius membenahi sistem pemasyarakatan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Melalui SPNMI, Banter Adis Munandar menilai kepemimpinan Yudi Suseno tegas, terukur, dan selaras dengan aturan hukum yang berlaku.
Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen kuat menjaga tata tertib serta integritas institusi pemasyarakatan.
“Langkah ini menunjukkan keseriusan menjaga marwah pemasyarakatan dengan penegakan aturan tanpa kompromi,” ujar
Adis di Jakarta, Selasa.
Selanjutnya, Adis menyoroti respons cepat Ditjenpas Sumut terhadap isu media sosial terkait ponsel ilegal dan dugaan perlindungan pelanggar.
Ia menilai klarifikasi terbuka Ditjenpas Sumut mencerminkan transparansi serta akuntabilitas kepada publik.
Sebagai masyarakat sipil, SPNMI menyatakan dukungan penuh terhadap pembenahan, termasuk klarifikasi isu di Rutan Kelas I Medan.
“Kami melihat komitmen membangun sistem bersih, profesional, dan berkeadilan tanpa pengecualian,” tegas Adis.
Sebelumnya, Yudi Suseno menegaskan isu perlindungan khusus warga binaan tidak berdasar fakta.
Ia memastikan seluruh jajaran bekerja sesuai regulasi dan menolak praktik perlakuan istimewa.
“Tidak ada pembiaran atau perlindungan pelanggaran,” tegas Yudi, Kamis.
Ia juga mengingatkan petugas agar profesional, menjauhi penyalahgunaan wewenang, dan menjaga integritas lembaga.
Lebih lanjut, Adis mengajak masyarakat bersikap rasional dan kritis terhadap informasi di ruang digital.
Menurutnya, tuduhan dalam negara hukum harus berbasis data dan bukti, bukan opini media sosial.
Ia menilai polemik personal justru mengaburkan fokus pembinaan, penguatan karakter, dan kemandirian warga binaan.
“Publik perlu mengawal program pembinaan agar pemasyarakatan benar-benar membina,” jelasnya.
Adis menilai dorongan pencopotan tanpa dasar kuat berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Karena itu, ia mengajak masyarakat meningkatkan literasi informasi dan menolak isu tidak terverifikasi.
“Demokrasi sehat tumbuh dari kebenaran dan data, bukan fitnah,” tutup Adis.
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Sapto Handoko
Sapto Handoko adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi
