PU Klaim Jembatan Pasca Banjir Sumatera Sudah Pulih Sepenuhnya

Aceh – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana di wilayah Sumatera telah kembali berfungsi.

Klaim tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung DPR RI, Rabu (18/2/2026).

Dalam forum tersebut, pemerintah juga mengungkap kebutuhan anggaran penanganan bencana periode 2025–2029 yang mencapai Rp 73,98 triliun.

Dalam paparannya, Dody menegaskan pemulihan sektor konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah pascabencana.

Ia menyebut seluruh jalan dan jembatan nasional telah pulih sepenuhnya. Sementara itu, progres pemulihan jalan daerah mencapai 93 persen dan jembatan daerah baru mencapai 63 persen.

“Di sektor konektivitas, jalan dan jembatan nasional sudah berfungsi penuh. Untuk jalan dan jembatan daerah masih terus kami dorong percepatannya,” ujar Dody di hadapan anggota dewan.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran publik terkait akses logistik dan mobilitas masyarakat yang sempat terganggu akibat bencana.

Meski demikian, data menunjukkan pemulihan infrastruktur daerah belum sepenuhnya rampung, terutama pada sektor jembatan yang progresnya masih di bawah 70 persen.

Pada sektor layanan dasar, Kementerian PU mencatat progres pemulihan air baku dan air bersih mencapai 71 persen.

Dari 176 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak, sebanyak 153 unit atau 87 persen telah kembali fungsional.

Angka tersebut menunjukkan perbaikan signifikan, meski masih menyisakan pekerjaan rumah di sejumlah wilayah terdampak.

Di sektor sumber daya air, pemerintah menangani 25 dari 31 daerah irigasi terdampak dengan progres 81 persen.

Seluruh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terdampak diklaim telah ditangani 100 persen.

Adapun pembangunan 1.301 unit hunian bagi masyarakat terdampak saat ini mencapai progres rata-rata 64 persen dan ditargetkan selesai pada Februari 2026.

Dody memaparkan kebutuhan anggaran penanganan bencana periode 2025–2029 sebesar Rp 73,98 triliun.

Rinciannya, Rp 4,87 triliun dialokasikan untuk fase tanggap darurat dan Rp 69,10 triliun untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ia mengungkapkan kebutuhan tanggap darurat tahun 2026 sebesar Rp 4,3 triliun sempat diarahkan untuk dapat menggunakan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Karena sifatnya tanggap darurat, arahan saat itu bisa mengambil dari anggaran BNPB. Namun sebagian sudah berjalan karena tidak bisa menunggu. Kami berharap ada anggaran khusus untuk Rp 4,3 triliun tersebut karena hingga hari ini kami masih diminta menyiapkan hunian sementara,” ujarnya.

Sebaran kebutuhan anggaran terbesar berada di Aceh sebesar Rp 39,59 triliun, disusul Sumatera Utara Rp 17,35 triliun dan Sumatera Barat Rp 17,03 triliun.

Besarnya kebutuhan dana di tiga provinsi tersebut menunjukkan skala kerusakan yang signifikan serta kompleksitas pemulihan lintas sektor.

Percepatan Padat Karya dan Sabo Dam

Selain memaparkan progres dan kebutuhan anggaran, Kementerian PU juga menekankan pelibatan masyarakat dalam percepatan pemulihan melalui skema cash for work atau Padat Karya Tunai.

Program tersebut telah berjalan sejak Desember 2025 di seluruh daerah terdampak.

Menurut Dody, pola padat karya diterapkan khususnya di kawasan yang masih berada dalam fase tanggap darurat, sesuai arahan DPR RI.

Seluruh pekerjaan pembersihan kawasan dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, misalnya, masyarakat dilibatkan dalam pembersihan lumpur dari rumah-rumah warga.

Pemerintah menetapkan standar kubikasi minimum sebagai dasar pembayaran, kemudian material diangkut menggunakan alat berat menuju TPA yang telah diperbaiki agar mampu menampung lumpur dalam jumlah besar.

“Kami tentukan kubikasi minimum agar bisa dibayar. Setelah itu excavator akan mengangkutnya ke TPA yang sudah kami siapkan,” kata Dody.

Di sektor pengendalian banjir dan sedimen, Kementerian PU mempercepat pembangunan 108 struktur sabo works yang terdiri atas 98 sabo dam dan 10 sand pocket.

Sekitar 100 sabo dam direncanakan dibangun di Aceh dan Sumatera Utara menggunakan skema design and build untuk mempercepat proses.

Dody mengakui percepatan dilakukan sebagai langkah antisipatif, meski secara waktu belum sepenuhnya ideal.

Pemerintah menargetkan 108 sabo dam di tiga provinsi dapat dibangun dan diselesaikan dalam waktu dua hingga tiga bulan guna mencegah bencana serupa terulang.

Dukungan terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Ia menyatakan DPR mendorong pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi, baik yang masih berada di hunian sementara maupun yang menunggu hunian tetap.

“Kami mendorong percepatan agar beberapa daerah yang masih memerlukan atensi dapat diselesaikan sebelum Idul Fitri 2026,” ujar Dasco.

Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI, lanjutnya, menyetujui skema pengambilan dana tanggap darurat dari pos lain untuk tambahan anggaran Kementerian PU.

Tambahan anggaran tersebut akan mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, pondok pesantren, serta madrasah.

Meski pemerintah mengklaim capaian signifikan, tantangan utama tetap terletak pada konsistensi realisasi anggaran, percepatan hunian tetap, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan.

Publik kini menunggu komitmen pemerintah dan DPR memastikan proses rehabilitasi berjalan transparan, akuntabel, dan tepat waktu, terutama menjelang Idul Fitri 2026 yang menjadi salah satu tenggat percepatan pemulihan.**/red