Pemerintah Tegaskan Insiden Dogiyai Ranah Domestik, Tolak Intervensi Regional
Jakarta, 6 April 2026 – Pemerintah Indonesia menegaskan insiden keamanan di Dogiyai, Papua Tengah, sebagai urusan domestik dan menolak tegas dorongan intervensi regional Melanesia. Otoritas merespons pernyataan Pemimpin Oposisi Kepulauan...
Jakarta, 6 April 2026 – Pemerintah Indonesia menegaskan insiden keamanan di Dogiyai, Papua Tengah, sebagai urusan domestik dan menolak tegas dorongan intervensi regional Melanesia.
Otoritas merespons pernyataan Pemimpin Oposisi Kepulauan Solomon, Matthew Wale, yang menyoroti insiden kerusuhan di Moanemani.
Pemerintah menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan fakta lapangan secara utuh dan cenderung bersifat sepihak.
Selain itu, otoritas menegaskan aparat menjalankan tugas penegakan hukum sesuai prosedur dan bukan melakukan tindakan represif.
“Langkah aparat bertujuan menjaga keamanan serta melindungi objek vital masyarakat,” ujar perwakilan otoritas dalam keterangan resmi.
Pemerintah menekankan bahwa setiap tindakan aparat mengacu pada standar operasional prosedur dan prinsip hak asasi manusia.
Insiden di Distrik Kamuu bermula dari aksi kekerasan yang menewaskan anggota Satbinmas Polres Dogiyai, Bripda Juventus Edowai.
Korban ditemukan dalam kondisi luka parah di sekitar Gereja Ebenhaezer saat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Peristiwa tersebut memicu eskalasi keamanan yang berujung pada kontak antara aparat dan kelompok tak dikenal.
Pemerintah menyatakan investigasi internal terus berjalan untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara transparan.
“Kami memastikan proses investigasi berjalan terbuka dan akuntabel,” tegas otoritas.
Tolak Intervensi dan Perkuat Pendekatan Dialog
Pemerintah secara tegas menolak seruan intervensi regional yang disampaikan Matthew Wale.
Otoritas menilai dorongan tersebut berpotensi mengganggu kedaulatan negara dan memperkeruh situasi keamanan di lapangan.
“Isu Papua merupakan urusan domestik yang kami tangani sesuai hukum nasional,” tegas perwakilan pemerintah.
Selain itu, pemerintah menilai narasi yang berkembang di luar negeri kerap bersumber dari informasi yang belum terverifikasi.
Oleh karena itu, pemerintah mengajak semua pihak untuk mengedepankan fakta dan tidak menyebarkan spekulasi.
Di sisi lain, aparat keamanan masih bersiaga di sejumlah objek vital di wilayah Moanemani.
Kehadiran aparat bertujuan menjamin keamanan warga yang mulai kembali beraktivitas di pasar dan perkantoran.
Situasi di wilayah tersebut dilaporkan mulai berangsur kondusif meskipun aparat tetap meningkatkan kewaspadaan.
Pemerintah juga mendorong pendekatan dialogis dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama setempat.
Langkah tersebut bertujuan memulihkan stabilitas sosial serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain itu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu dari pihak luar.
“Masyarakat kami minta tetap waspada dan tidak terpengaruh informasi yang belum terkonfirmasi,” ujar otoritas.
Dengan demikian, pemerintah menegaskan komitmen menjaga kedaulatan sekaligus menjamin keamanan masyarakat di Papua Tengah.
Pendekatan keamanan dan dialog berjalan seiring untuk memastikan stabilitas wilayah tetap terjaga.
