Makassar – Upaya meningkatkan mutu dan keamanan distribusi obat di Sulawesi Selatan mendapat dorongan baru. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2025–2030 bersama Balai Besar POM (BBPOM) Makassar menggelar audiensi dan pembekalan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Rabu (24/9/2025), di Aula Baji Minasa BBPOM Makassar.

Kegiatan ini dihadiri Ketua GPFI Sulsel Dra. Erni Arnida, Apt., M.H., jajaran pimpinan Pedagang Besar Farmasi (PBF), pemilik apotek, dan toko obat. Forum ini menjadi momentum mempererat sinergi antara regulator dan pelaku usaha untuk menyamakan persepsi dalam penerapan regulasi terbaru.

Ketua GPFI Sulsel menegaskan pentingnya soliditas anggota dalam menjaga profesionalisme.

“GPFI hadir sebagai wadah komunikasi dan konsultasi. Dengan kepatuhan dan peningkatan kompetensi, kita berharap tercipta iklim usaha yang bersih, transparan, dan profesional,” ujarnya.

Acara dibuka oleh Kepala BBPOM Makassar Dra. Hariani, Apt., yang menekankan pentingnya peran manajemen puncak dalam memastikan distribusi obat sesuai standar.

“CDOB bukan sekadar tanggung jawab teknis. Pimpinan PBF harus memastikan sistem distribusi berjalan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengadaan, penyimpanan, transportasi, hingga pengendalian mutu dan pelaporan,” tegas Hariani.

Ia menambahkan, penerapan PerBPOM No. 20 Tahun 2025 bukan hanya soal administrasi, melainkan juga perlindungan masyarakat dari risiko peredaran obat yang tidak memenuhi syarat.

Audiensi ini juga menghadirkan dialog interaktif, di mana peserta dapat menyampaikan pandangan dan mendapatkan klarifikasi langsung dari BBPOM. Sinergi ini diharapkan memperkuat sistem distribusi obat yang lebih transparan, terkontrol, dan sesuai regulasi.

BBPOM Makassar optimistis, dengan dukungan penuh dari GPFI Sulsel, implementasi regulasi baru akan berjalan efektif. Tujuannya jelas: memastikan masyarakat hanya mendapatkan obat yang aman, bermutu, dan bermanfaat.