Depok — Harapan Devid untuk mendapatkan kepastian hukum atas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan yang menimpanya masih jauh dari kenyataan. Hingga Selasa (17/9/2025), ia mengaku belum menerima panggilan lanjutan maupun informasi resmi dari kepolisian, meski sempat dipanggil pada 20 Februari lalu.

Dalam pertemuan dengan awak media di kediamannya, Devid menceritakan kegelisahannya. Beberapa hari sebelumnya, ia mendatangi penyidik Unit 5 Bagian Harda untuk menanyakan perkembangan laporan yang menyeret namanya dalam dugaan kasus yang dilaporkan oleh Iptu M. Imron.

Namun, menurut Devid, penyidik Iptu Anggoro justru meminta agar sertifikat tanah miliknya dijadikan status quo. Permintaan tersebut menimbulkan tanda tanya besar sekaligus memicu kekecewaannya. Devid pun segera menghubungi penasihat hukumnya, Benitius Daga, S.H., yang kemudian menolak permintaan itu secara tegas.

Tak hanya itu, Devid juga menyoroti dugaan adanya campur tangan pihak lain dalam proses penanganan kasusnya. Ia menyebut nama seorang staf Dirlantas yang disebut-sebut sebagai istri Iptu M. Imron.

“Kasus saya tidak ada hubungannya dengan Imron, tapi saya dilaporkan olehnya. Bukti tidak ada, laporan berjalan lambat, dan saya merasa seperti dikriminalisasi. Laporan saya ke Divisi Propam Mabes Polri pun mandek. Bayangkan, siapa yang sebenarnya dirugikan?” ujarnya dengan nada kecewa.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi dan profesionalisme dalam proses penyidikan. Masyarakat pun menanti agar aparat penegak hukum memberi kejelasan dan memastikan proses berjalan adil.

Redaksi telah berupaya menghubungi Iptu Anggoro untuk mengonfirmasi keterangan terkait penanganan kasus ini, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi.