Makassar, 31 Oktober 2025 — Dalam upaya memperkuat kedaulatan dan keamanan ruang udara nasional, Komandan Lanud Sultan Hasanuddin, Marsekal Pertama TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han., mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Instansi menjelang pemberlakuan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara (PRU).

Rapat digelar secara daring di Ruang Rapat Mako Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, dan dipimpin langsung oleh Pangkoopsudnas Marsdya TNI Minggit Tribowo, S.I.P. Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk menyamakan langkah dan memperkuat sinergi antarinstansi dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan ruang udara Indonesia.

Dalam arahannya, Pangkoopsudnas menekankan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi elemen krusial dalam setiap penanganan pelanggaran wilayah udara. Ia menjelaskan, mulai dari deteksi radar, proses intersepsi, pendaratan paksa (force down), hingga pemeriksaan hukum dan diplomatik, semua tahap harus berjalan sesuai mekanisme hukum dan prosedur yang baku.

“Koordinasi yang solid antarinstansi adalah kunci utama agar setiap insiden pelanggaran udara dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai regulasi,” tegas Marsdya TNI Minggit Tribowo.

Lebih lanjut, rapat juga membahas penyempurnaan aspek hukum, mekanisme penegakan, serta tata kelola ruang udara nasional menjelang implementasi penuh UU PRU. Isu strategis lain yang turut dibahas meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem radar, dan sinkronisasi komunikasi antara instansi pertahanan dan penerbangan sipil.

Dari Makassar, Danlanud Sultan Hasanuddin bersama Danwing Udara 5, para Kepala Dinas, Komandan Satuan, dan pejabat Lanud lainnya turut aktif memberikan masukan dalam rapat tersebut. Ia menegaskan kesiapan Lanud Sultan Hasanuddin mendukung kebijakan nasional dalam menjaga ruang udara Indonesia yang aman dan berdaulat.

“Lanud Sultan Hasanuddin siap bersinergi dengan seluruh pihak untuk memastikan pengelolaan ruang udara berjalan aman, tertib, dan berada di bawah kendali penuh negara,” ujar Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi dan memastikan pemberlakuan UU Pengelolaan Ruang Udara dapat berjalan efektif — demi terwujudnya ruang udara Indonesia yang berdaulat, aman, dan terkendali.

(Pen Lanud Sultan Hasanuddin)