Bupati Dony Bawa Dua Raperda Strategis Demi Masa Depan Daerah

Sumedang – Pemerintah Kabupaten Sumedang kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan sekaligus pembangunan jangka panjang yang visioner.
Hal itu terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Rabu, (18/06/2025), Bupati H. Dony Ahmad Munir menyampaikan dua Raperda strategis: Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029.
Dalam paparannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta berbagai unsur masyarakat, Bupati Dony menyoroti pencapaian fiskal Sumedang di tahun 2024.
Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai Rp3,05 triliun, sementara belanja dan transfer mencapai Rp3,08 triliun.
“Meski mengalami defisit, kami bersyukur Sumedang kembali meraih Opini WTP dari BPK RI. Ini bukan sekadar status, tapi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan akuntabel dan bertanggung jawab,” kata Bupati.
Namun, sorotan utama justru tertuju pada dokumen RPJMD 2025–2029 yang disebut sebagai cetak biru pembangunan Sumedang lima tahun ke depan.
“RPJMD ini bukan dokumen biasa. Ia adalah panduan strategis menuju Sumedang yang berdaya saing dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujar Bupati
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa tahap awal RPJMD akan difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, perekonomian lokal, hingga reformasi birokrasi.
Penyusunan dokumen ini, menurutnya, menggunakan pendekatan menyeluruh,holistik, tematik, integratif, spasial, partisipatif, serta berbasis data teknokratik. Termasuk melibatkan aspirasi warga melalui Musrenbang.
“Kami ingin RPJMD ini benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Bukan sekadar tumpukan rencana di atas kertas, tetapi nyata dampaknya,” tegas Bupati.
juga, mengajak seluruh unsur legislatif dan masyarakat untuk bersama-sama menyempurnakan kedua Raperda tersebut.
“Kolaborasi adalah kunci. Hanya dengan sinergi, kebijakan yang lahir bisa aspiratif, akomodatif, dan benar-benar implementatif,” pungkasnya.
Rapat paripurna malam itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Mulya Suryadi dan berlangsung khidmat. Hadir pula para pimpinan fraksi, tokoh masyarakat, unsur TNI-Polri, instansi vertikal, BUMN/BUMD, dan awak media yang turut menyimak arah kebijakan penting Sumedang menuju masa depan.
Sumber : Humas Pemda Sumedang
