Kota Bekasi — Dugaan korupsi pajak reklame kembali mencuat di Kota Bekasi. Barisan Rakyat (Barak) mendesak Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahjono segera mencopot Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ASGUN, yang dinilai gagal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus diduga terlibat praktik gratifikasi.

Koordinator Lapangan Barak, Gatari Sandria, mengungkapkan temuan mereka kepada awak media, Selasa (5/8/2025). Menurutnya, ketidakmampuan pengelolaan pajak reklame justru membuat PAD Kota Bekasi anjlok pada 2024 dan menimbulkan kerugian daerah.

“Dugaan korupsi pajak reklame ini harus jadi sorotan Wali Kota. ASGUN selama memimpin Bapenda justru membuat PAD merosot tajam. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, tapi potensi kejahatan yang merugikan keuangan daerah,” kata Gatari.

Ia menambahkan, pola dugaan korupsi yang dilakukan semakin “inovatif” sehingga sulit terdeteksi. Karena itu, Barak mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan audit mendalam dan uji petik jumlah reklame yang beredar.

“Modusnya semakin rapi, sehingga tidak terlihat celah korupsi. Kami sudah menyerahkan data kepada kejaksaan untuk dijadikan bahan telaah,” tegas Gatari.

Rencana Aksi Lanjutan

Ketua Barak, Ahmad Syahbana, menyatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi unjuk rasa, kali ini di Kantor Wali Kota Bekasi. Tuntutannya jelas: evaluasi total Bapenda dan pemecatan ASGUN.

“Kami minta Wali Kota segera mengambil langkah tegas. Jangan sampai pajak yang dibayarkan rakyat malah dinikmati oknum di Bapenda,” tegas Ahmad.

Barak menilai langkah ini mendesak karena sektor pajak reklame seharusnya menjadi salah satu sumber penting PAD Kota Bekasi. Jika dikelola transparan, potensi penerimaannya dapat menopang pembangunan kota.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Wali Kota maupun Bapenda Kota Bekasi belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan Barak dan dugaan korupsi pajak reklame tersebut.