Ahmadi Soroti Mutasi Pejabat Bekasi

Kota Bekasi – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, menyoroti rotasi-mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Bekasi.

Ia menyampaikan kritik saat reses di Jatiasih karena komisi merasa tidak terlibat sebagai mitra kerja pengawasan.

“Sampai kini belum ada jadwal jelas, kami berharap wali kota menjelaskan sebelum Ramadan,” ujarnya.

Ia mengakui regulasi memberi hak prerogatif kepada Wali Kota, namun DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan kebijakan.

Ia mempertanyakan transparansi penentuan pejabat karena komisi tidak menerima informasi mengenai kredibilitas pihak yang dimutasi.

Ia juga menyoroti sektor pendidikan setelah menemukan dugaan kepala sekolah bermasalah justru menempati jabatan strategis.

Sebaliknya, beberapa kepala sekolah berprestasi justru tergeser sehingga memunculkan pertanyaan publik terhadap proses rekomendasi.

Ia menegaskan komisi siap menindaklanjuti laporan masyarakat, termasuk aduan orang tua murid terkait kelayakan kepala sekolah.

Ia membuka ruang pengaduan agar masyarakat ikut mengawasi kualitas kepemimpinan pendidikan secara objektif.

Ia berharap sinergi legislatif dan eksekutif semakin kuat sehingga kebijakan strategis berjalan transparan, akuntabel, dan tidak memicu polemik.