Pemkot Bekasi Siapkan Solusi Terintegrasi Atasi Banjir di Jatimurni
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Kolaborasi dengan masyarakat menjadi kunci agar hasilnya berkelanjutan,”
KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi memperkuat upaya penanganan banjir melalui pendekatan kolaboratif dengan masyarakat di RW 07, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, saat menghadiri kegiatan Halal Bihalal yang sekaligus dimanfaatkan sebagai forum dialog untuk menyerap aspirasi warga terkait persoalan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.
Tri Adhianto menyatakan, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi pasca Idulfitri, tetapi juga sarana komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, dialog terbuka diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan secara faktual serta merumuskan solusi yang tepat sasaran.
“Halal bihalal ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi momentum untuk mendengar langsung aspirasi warga, khususnya terkait banjir,” ujar Tri dalam keterangannya.
Dalam kunjungan tersebut, Tri Adhianto Tjahyono didampingi Sekretaris Kecamatan Pondok Melati, H. Ferry Pribadi Kurniawan, S.Sos, serta, Lurah Moch. Adhie.
Turut hadir Camat Pondok Melati, Cecep Miftah Faried, S.STP, Kepala Bidang DBMSDA, Iman, Ketua RW 07, Ir. Gunawan, Ketua LPM Kelurahan Jatimurni beserta jajaran pengurus, para tokoh masyarakat, para Ketua RT di lingkungan RW 07, serta warga Pondok Jatimurni yang turut melaksanakan kegiatan Halal Bihalal tersebut.
Hadir pula unsur Tiga Pilar Kelurahan Jatimurni, aparat kecamatan, Satpol PP, Satlinmas, Ketua RW 07 Gunawan, pengurus RT/RW, serta warga setempat.
Sebagai bagian dari langkah konkret, rombongan meninjau lahan seluas sekitar 700 meter persegi yang dihibahkan oleh warga.
Lahan tersebut direncanakan menjadi bagian dari solusi strategis untuk mengurangi genangan air yang selama ini menjadi persoalan utama di lingkungan tersebut.
Tri mengapresiasi partisipasi warga dalam mendukung upaya penanganan banjir. Ia menilai, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi program di lapangan.
“Kami sangat mengapresiasi hibah lahan dari warga. Ini merupakan bentuk kepedulian nyata dalam mendukung penanganan banjir di lingkungannya,” katanya.
Menurut Tri, pemanfaatan lahan tersebut tidak akan dilakukan secara terburu-buru.
Pemerintah akan terlebih dahulu melakukan kajian teknis untuk memastikan fungsi lahan dapat memberikan dampak optimal dalam mengurangi genangan.
“Kami akan memastikan pemanfaatannya tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi genangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan banjir di wilayah perkotaan seperti Bekasi merupakan masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara parsial.
Diperlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup aspek infrastruktur, tata ruang, serta partisipasi aktif masyarakat.
Kolaborasi Jadi Kunci Penanganan Berkelanjutan
Tri menekankan, keberhasilan penanganan banjir sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan menciptakan solusi yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Kolaborasi dengan masyarakat menjadi kunci agar hasilnya berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warga.
Setiap langkah yang diambil, kata dia, harus berbasis pada kondisi riil di lapangan serta aspirasi masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Sejumlah warga yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan harapan agar pemerintah dapat segera merealisasikan solusi konkret, mengingat banjir kerap terjadi saat intensitas hujan tinggi.
Mereka juga berharap adanya peningkatan infrastruktur drainase serta pengelolaan air yang lebih baik di kawasan permukiman.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar kebutuhan yang jelas.
Pendekatan kolaboratif yang dilakukan di Jatimurni diharapkan dapat menjadi model penanganan banjir berbasis partisipasi warga di wilayah lain.
Dengan langkah tersebut, Pemkot Bekasi menargetkan penanganan banjir tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan terintegrasi, guna menciptakan lingkungan permukiman yang lebih aman dan tangguh terhadap potensi bencana hidrometeorologi.**/frm
